Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH., MM: Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 3,36% Jadi Alarm Serius, Pemerintah Daerah Harus Bergerak Cepat dan Fokus

0
Anggota DPR RI Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH., MM


JAKARTA,- Anggota DPR RI Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH., MM dari Fraksi Partai NasDem – Dapil Sumatera Barat I menyoroti data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,36 persen (year-on-year) pada triwulan III tahun 2025. Angka tersebut menandakan perlambatan signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 3,94 persen.


Menurut BPS, sektor jasa dan industri pengolahan menjadi penopang utama dengan pertumbuhan masing-masing 10,10 persen dan 9,06 persen. Namun, sektor utama seperti transportasi, pergudangan, pertanian, dan perikanan justru mengalami kontraksi, sehingga struktur ekonomi daerah tampak tidak seimbang.


Ir. M. Shadiq Pasadigoe menilai, perlambatan ekonomi ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya investasi dan kurangnya ekspansi industri baru, tetapi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur dasar yang belum memadai, terutama banyaknya jalan dan akses antarwilayah yang rusak di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat.


> “Pertumbuhan 3,36 persen ini harus menjadi alarm serius. Infrastruktur jalan yang rusak dan belum terkoneksi dengan baik antar sentra produksi membuat biaya logistik tinggi, menghambat arus barang dan jasa, serta menurunkan daya saing daerah,” tegas Shadiq pada Jum'at (07/11/2025).


Ia menambahkan bahwa banyak jalan provinsi dan kabupaten yang rusak berat, terutama di daerah-daerah penghasil pertanian, perikanan, dan hasil hutan. Kondisi ini menyebabkan ongkos produksi meningkat, distribusi melambat, dan akses ekonomi masyarakat desa menjadi terbatas.


Sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Shadiq berkomitmen akan mengambil langkah-langkah strategis di tingkat nasional untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat ekonomi Sumatera Barat, di antaranya:



1. Mendorong kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah berpertumbuhan rendah, dengan memperjuangkan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program Inpres Jalan Daerah (IJD) guna memperbaiki infrastruktur dasar di Sumbar.


2. Mengawal peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan dan pembangunan jalan strategis provinsi, agar konektivitas antarwilayah penghasil produksi bisa terwujud.


3. Meningkatkan dukungan regulasi investasi dan kemudahan berusaha, agar investor tertarik menanamkan modal di wilayah yang selama ini sulit dijangkau karena akses infrastruktur.


4. Mendorong penempatan program kementerian terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi & UKM agar lebih fokus pada Sumatera Barat.


5. Memperjuangkan pembangunan klaster industri berbasis sumber daya lokal, terutama di daerah dekat bahan baku yang memiliki potensi besar namun terkendala akses jalan.


6. Meng akselerasi digitalisasi dan inovasi UMKM serta koperasi, agar pelaku usaha dapat memperluas pasar meski dengan keterbatasan infrastruktur fisik.


7. Mendorong forum sinergi pusat-daerah untuk menyusun rencana induk pembangunan ekonomi Sumatera Barat secara terpadu dan berkelanjutan.


8. Menginisiasi kajian ekonomi Sumbar di tingkat nasional bersama BRIN dan Bappenas, untuk mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis sektor unggulan.


9. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasional berbasis industri, agar tenaga kerja siap menghadapi perubahan ekonomi yang dinamis.


10. Mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar implementasinya di Sumatera Barat tepat sasaran dan benar-benar menyentuh pelaku ekonomi riil.


“Transformasi ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari pembenahan infrastruktur dasar. Jalan-jalan yang rusak bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut efisiensi produksi dan distribusi hasil rakyat. Kalau ini tidak segera dibenahi, maka pertumbuhan ekonomi Sumbar akan terus tertahan,” ujar Shadiq.


Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar arah pembangunan ekonomi Sumatera Barat menjadi lebih fokus, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.


 “Pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan sekadar angka di laporan BPS, tetapi cermin dari seberapa nyata pemerintah hadir memperkuat kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (Anggun Fitria).

Posting Komentar

0Komentar

Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih

Posting Komentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top