Usai Paripurna DPR RI, M. Shadiq Pasadigoe Tekankan Pentingnya Penguatan Ekonomi Daerah, Hukum, dan Infrastruktur Sumbar

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH., MM, menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi daerah pasca-reses, khususnya di Sumatera Barat.

JAKARTA,- Usai pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH., MM, menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi daerah pasca-reses, khususnya di Sumatera Barat.

Dalam rapat yang disiarkan secara daring melalui tautan resmi s.id/RAPURKe-7, Shadiq menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh berjalan di ruang hampa, tetapi harus berpijak pada kebutuhan nyata di daerah—mulai dari ekonomi rakyat, penegakan hukum, hingga infrastruktur dasar.

“Paripurna bukan sekadar agenda seremonial, tetapi tanggung jawab politik dan moral untuk membawa suara rakyat dari daerah ke pusat. Sumatera Barat memerlukan perhatian serius, terutama di sektor ekonomi dan penegakan hukum,” ujar Shadiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut data BPS Sumatera Barat (Sumbar Dalam Angka 2024), ekonomi Sumbar pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,36 persen (c-to-c) dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 367,45 triliun.
Pertumbuhan tertinggi tercatat di sektor pertanian, perdagangan, dan akomodasi, sementara sektor konstruksi dan industri pengolahan masih berjalan lambat.

“Angka pertumbuhan itu cukup baik, namun belum mencerminkan kesejahteraan rakyat secara merata. Pemerintah pusat harus memperkuat dukungan bagi UMKM dan koperasi, karena di situlah denyut ekonomi rakyat sesungguhnya,” tegasnya.

BPS mencatat terdapat lebih dari 600 ribu pelaku UMKM di Sumbar, namun hanya sekitar 18 persen yang terhubung ke ekosistem digital.

Karena itu, Shadiq mendorong penguatan pembiayaan mikro berbasis syariah melalui Koperasi Syariah, BMT, dan BTM, serta dukungan terhadap Koperasi Merah Putih yang mulai hadir di beberapa nagari.

Berdasarkan Statistik Daerah Sumatera Barat 2024, sekitar 27 persen jalan kabupaten/kota masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat.

“Infrastruktur adalah kunci pemerataan. Kita butuh percepatan perbaikan jalan dan jembatan di daerah pedalaman, termasuk digitalisasi nagari agar anak muda punya peluang yang sama dalam pendidikan dan ekonomi,” jelas Shadiq.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur serta program padat karya berbasis masyarakat lokal.

Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Shadiq menyoroti kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Sumbar yang masih memprihatinkan.
Beberapa Lapas di Padang, Batusangkar, dan Bukittinggi bahkan mengalami kelebihan kapasitas hingga 180 persen dan minim fasilitas pembinaan.

“Lapas bukan tempat membuang orang, tetapi ruang membina manusia. Pemerintah harus mempercepat modernisasi sistem pemasyarakatan dan memperluas program pembinaan berbasis agama dan kemandirian,” ujarnya.

Ia juga mendorong kerja sama Kementerian Hukum dan HAM dengan lembaga sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, PERTI, dan pesantren dalam program pembinaan moral warga binaan.

Di bidang pendidikan, Shadiq menyoroti rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di Sumbar yang baru mencapai 23,1 persen, di bawah rata-rata nasional 28 persen.

“Banyak anak nagari cerdas tetapi terkendala biaya dan jarak. Perguruan tinggi daerah seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Unidha Padang, dan lainnya, harus diperkuat agar melahirkan generasi unggul dan berakhlak,” katanya.

Shadiq juga mengusulkan agar pendidikan vokasi dan wirausaha lokal menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk menekan angka pengangguran.

Menutup pernyataannya, Shadiq menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan restorasi dan pembangunan berkeadilan bagi masyarakat Sumatera Barat.

“Politik bagi kami di NasDem adalah jalan pengabdian. Kami akan terus menyuarakan kebutuhan rakyat, memperkuat hukum yang berkeadilan, dan memastikan pembangunan berpihak kepada yang lemah,” tutupnya. ( Anggun)