Budaya sebagai Arah Kepemimpinan Padang Pariaman

Bupati JKA bersama Istri

Di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi yang kerap menggerus identitas lokal, kepemimpinan di daerah dituntut tidak hanya piawai mengelola administrasi, tetapi juga mampu menjaga arah peradaban. 

Di Kabupaten Padang Pariaman, arah itu mulai tampak jelas sejak Dr. John Kenedy Azis, SH, MH dipercaya memimpin daerah yang berpenduduk 467.037 jiwa ini.

Sejak awal masa jabatannya, Bupati yang akrab disapa JKA ini tidak menjadikan budaya sekadar pelengkap agenda seremonial. 

Budaya justru ditempatkan sebagai fondasi kepemimpinan—sebagai nilai, strategi, dan instrumen pembangunan.

Langkah tersebut tercermin dari keberanian pemerintah daerah menggagas program “Padang Pariaman 100 Festival”. 

Program ini bukan hanya tentang keramaian dan panggung hiburan, melainkan upaya sadar untuk menghidupkan kembali denyut budaya di nagari dan korong. 

Di titik ini, budaya tidak lagi berada di ruang museum, tetapi hadir di tengah kehidupan masyarakat.

Festival-festival nagari yang digelar—dari juadah, malamang, silek, ulu ambek, hingga tradisi adat yang nyaris terlupakan—menunjukkan bahwa kebangkitan budaya dimulai dari akar rumput. 

Masyarakat tidak diposisikan sebagai penonton, melainkan sebagai pelaku utama. Inilah pendekatan kepemimpinan yang memberi ruang partisipasi, bukan sekadar instruksi.

Yang menarik, kebijakan budaya ini tidak berdiri sendiri. Ia berjalan seiring dengan penguatan ekonomi rakyat. 

UMKM bergerak, pariwisata nagari tumbuh, dan ruang kreativitas generasi muda terbuka. 

Dalam konteks ini, budaya tidak hanya dijaga, tetapi juga diberdayakan.

Prestasi penetapan sejumlah Warisan Budaya Tak Benda hingga pengakuan Makam Syekh Burhanuddin sebagai Cagar Budaya Nasional semakin mempertegas keseriusan pemerintah daerah. 

Namun yang lebih penting, prestasi itu tidak berdiri di atas kertas semata. Ia dibarengi dengan pembiasaan budaya dalam kehidupan sehari-hari birokrasi dan masyarakat.

Kebijakan Babudaya Minang yang diterjemahkan secara nyata—mulai dari penggunaan bahasa Minang, busana adat, hingga kuliner tradisional—menunjukkan bahwa kepemimpinan budaya tidak cukup dengan regulasi. 

Ia harus hadir dalam praktik, dicontohkan langsung oleh pemimpin.

Dalam banyak kesempatan, Bupati JKA bahkan memilih menggunakan bahasa Minang lama dalam dialog dan pidato. 

Pilihan ini mungkin tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sarat makna: bahasa adalah identitas, dan identitas adalah kekuatan.

Puncaknya, penyelenggaraan Mauluik Gadang Padang Pariaman menjadi simbol bahwa tradisi religius dan budaya dapat dirawat secara kolosal tanpa kehilangan nilai sakralnya. 

Ketika tradisi dijalankan dengan kebersamaan, ia bukan hanya menjadi perayaan, tetapi juga perekat sosial.

Kepemimpinan berbasis budaya seperti ini menjadi relevan di tengah kecenderungan pembangunan yang kerap terjebak pada angka dan proyek. 

Padang Pariaman memberi pelajaran bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal arah nilai dan jati diri.

Pada akhirnya, apa yang dilakukan Bupati John Kenedy Azis menunjukkan bahwa budaya bukan nostalgia masa lalu. 

Ia adalah kompas kepemimpinan—penunjuk arah ke mana sebuah daerah melangkah, tanpa kehilangan akarnya. (**/)