 |
PADANG PARIAMAN,— Satu tahun mungkin terbilang singkat dalam perjalanan sebuah pemerintahan. Namun bagi Kabupaten Padang Pariaman, masa kepemimpinan duet John Kenedy Azis–Rahmat Hidayat justru diwarnai dinamika besar : pembangunan mulai menggeliat, program sosial diperkuat, sekaligus ujian berat berupa bencana alam yang datang bertubi-tubi.
Sejak awal memimpin, arah kebijakan keduanya terlihat jelas. Pembangunan tidak hanya dipahami sebagai proyek fisik, tetapi juga menyentuh pembentukan karakter masyarakat, penguatan nilai sosial keagamaan, serta ketahanan budaya lokal. Pendekatan ini membuat wajah pembangunan terasa lebih membumi dan dekat dengan kebutuhan warga.
Di bidang ketertiban sosial, salah satu langkah awal yang mencuri perhatian adalah pembatasan operasional hiburan malam hingga pukul 23.30 WIB. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga ketenteraman sekaligus meminimalisir potensi gangguan sosial. Pemerintah juga menguatkan kegiatan keagamaan dan budaya sebagai fondasi identitas daerah.
Sektor pendidikan tak luput dari pembenahan. Sistem lima hari sekolah memberi ruang lebih bagi kebersamaan keluarga, sementara program seragam gratis bagi ribuan siswa SD menjadi bentuk keberpihakan nyata terhadap keluarga kurang mampu. Kebijakan ini dinilai membantu pemerataan akses pendidikan.
Dalam pembangunan fisik, pendekatan gotong royong dihidupkan kembali lewat program Goro Akbar. Ribuan warga terlibat langsung dalam normalisasi sungai, perbaikan lingkungan, hingga mitigasi banjir. Selain menekan biaya, program ini membangkitkan kembali semangat kolektif masyarakat yang selama ini menjadi ciri khas Minangkabau.
Gaya kepemimpinan yang turun langsung ke lapangan juga menjadi ciri kuat. Bupati dan wakil bupati rutin menyerap aspirasi melalui kunjungan nagari, sidak pelayanan publik, hingga kegiatan olahraga bersama warga. Pola ini menciptakan komunikasi yang lebih cair dan responsif.
Dari sisi ekonomi, geliat UMKM dan pariwisata mulai terasa melalui berbagai event budaya seperti festival kuliner dan pacu kuda. Konsep “Kabupaten 100 Festival” didorong sebagai strategi membangun ekonomi berbasis keramaian dan perputaran uang masyarakat.
Kemajuan lain terlihat di bidang kesehatan lingkungan. Deklarasi Open Defecation Free (ODF) menjadi tonggak penting perubahan perilaku hidup bersih. Capaian ini bukan sekadar status administratif, melainkan indikator peningkatan kualitas hidup warga.
Namun perjalanan setahun itu tak sepenuhnya mulus. Penghujung 2025, banjir dan longsor melanda puluhan titik wilayah. Infrastruktur rusak, sawah terdampak, dan kerugian mencapai triliunan rupiah. Di fase inilah kepemimpinan benar-benar diuji.
Pemerintah daerah bergerak cepat menyalurkan logistik hingga ke daerah terisolasi serta melobi dukungan pusat. Hasilnya, puluhan hunian sementara dibangun dan ratusan miliar rupiah bantuan dikucurkan untuk pemulihan air bersih dan infrastruktur.
Respons tersebut bahkan menarik perhatian nasional. Sejumlah menteri turun langsung, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto yang meninjau lokasi terdampak. Dukungan pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di tengah situasi sulit, roda birokrasi tetap mencatat prestasi. Opini WTP kembali diraih, penghargaan pengelolaan keuangan diperoleh, hingga pengakuan terhadap warisan budaya daerah. Artinya, tata kelola tetap berjalan meski dalam tekanan.
Peran sosial masyarakat juga tak kalah penting. PKK, ninik mamak, alim ulama, hingga komunitas lokal bahu-membahu membantu korban bencana. Solidaritas ini menjadi modal sosial yang memperkuat ketahanan daerah.
Setahun pertama ini pada akhirnya menjadi fondasi. Banyak pekerjaan rumah memang masih menanti, namun arah pembangunan mulai terbentuk: pelayanan publik yang lebih cepat, ekonomi rakyat yang bergerak, serta masyarakat yang makin kompak.
Bagi duet JKA–Rahmat, satu tahun bukanlah garis akhir, melainkan pijakan awal menuju Padang Pariaman yang lebih kuat, religius, dan tangguh menghadapi masa depan. (**/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih