 |
PADANG PARIAMAN, - Pemulihan lahan sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat terus menunjukkan tren positif.
Bahkan, capaian rehabilitasi di provinsi ini menjadi yang tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Data Kementerian Pertanian Republik Indonesia mencatat, hingga 30 April 2026, progres pemulihan lahan sawah di Sumbar telah mencapai 50,82 persen.
Angka ini jauh melampaui Provinsi Sumatera Utara yang masih berada di kisaran 6 persen, serta Aceh yang belum mencatatkan progres atau masih 0 persen.
Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kamis (30/4/2026) lalu.
Di tingkat kabupaten dan kota, Kabupaten Padang Pariaman menjadi daerah dengan progres paling tinggi di Sumbar.
Realisasi rehabilitasi dan optimalisasi lahan tercatat telah mencapai 527 hektare dari target 644 hektare atau setara 82 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Padang Pariaman, Hendri Satria, menyebut capaian tersebut menempatkan daerahnya di posisi teratas, diikuti Kota Padang dengan sekitar 68 persen dan Kabupaten Solok sekitar 60 persen.
“Ini merupakan capaian tertinggi di Sumatera Barat,” ujarnya usai mengikuti rapat secara virtual.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, mengapresiasi kerja cepat jajaran dinas dan tim lapangan yang dinilai mampu bergerak efektif di tengah berbagai keterbatasan.
Ia menegaskan, capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk menuntaskan seluruh proses pemulihan sesuai arahan Menteri Pertanian.
Menurutnya, percepatan rehabilitasi ditargetkan rampung maksimal satu bulan pascakunjungan Menteri Pertanian.
Untuk itu, berbagai langkah konkret seperti mobilisasi alat berat, penambahan tenaga kerja dari kelompok tani, hingga penguatan koordinasi lintas sektor harus segera dioptimalkan dalam dua hingga tiga minggu ke depan.
“Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan setiap hari agar progres tetap terjaga dan tidak melambat,” tegasnya.
Sementara itu, Hendri merinci kondisi lahan terdampak di Padang Pariaman. Untuk kategori rusak ringan seluas 446 hektare, seluruhnya telah tertangani melalui program optimalisasi lahan atau mencapai 100 persen.
Sedangkan lahan rusak sedang seluas 238 hektare, baru terealisasi 198 hektare. Sekitar 40 hektare sisanya belum dapat ditangani karena tidak memenuhi ketentuan teknis Kementerian Pertanian, yakni luasan hamparan minimal lima hektare untuk penanganan berbasis kelompok.
“Lahan yang tersisa tersebar dalam hamparan kecil sehingga belum memenuhi syarat teknis untuk intervensi program,” jelasnya.
Adapun lahan kategori rusak berat seluas 450 hektare hingga kini masih menunggu formulasi bantuan dari pemerintah pusat, termasuk kepastian besaran bantuan per hektare serta skema pelaksanaan di lapangan.
Kondisi serupa juga terjadi pada lahan sawah yang hilang seluas 100 hektare. Pemerintah daerah masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pertanian, dengan opsi pencetakan sawah baru di lokasi lain sebagai pengganti, dengan syarat luasan minimal lima hektare.
Hendri menegaskan, lahan yang belum tertangani umumnya berada pada kategori rusak sedang yang belum memenuhi syarat teknis, rusak berat, serta lahan yang telah hilang.
“Harapannya, ke depan ada solusi konkret dari pemerintah pusat agar seluruh lahan terdampak bisa dipulihkan secara menyeluruh dan petani dapat kembali berproduksi secara optimal,” pungkasnya. (**/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih