Normalisasi Sungai Batang Anai Capai 30 Persen, Pemkab Siapkan Jembatan Darurat di Anduriang

 

PADANG PARIAMAN – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyebut proses normalisasi Sungai Batang Anai di Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, terus berjalan dan kini telah mencapai progres sekitar 30 persen.

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat pasca-bencana banjir bandang (galodo) yang menghancurkan Jembatan Anduriang pada November 2025 lalu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Padang Pariaman, El Abdes Marsyam, Rabu (10/06/2026) mengatakan normalisasi sungai telah dimulai sejak 15 Mei 2026 dan ditargetkan terus dipercepat melalui penambahan alat berat di lokasi pekerjaan.

“Kondisinya saat ini normalisasi sudah berjalan hampir satu bulan dengan progres sekitar 30 persen. Setelah normalisasi selesai, kami akan melakukan perbaikan pada jembatan yang ada untuk dijadikan sebagai jembatan darurat,” kata El Abdes.

Menurutnya, normalisasi dilakukan untuk mengembalikan alur Sungai Batang Anai ke posisi semula di tengah sungai. Sebab, pascabencana, aliran sungai bergeser ke arah lokasi yang direncanakan menjadi titik pembangunan akses sementara bagi masyarakat.

El Abdes menjelaskan, Pemkab Padang Pariaman telah menyurati BWS Sumatera V dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar penanganan dampak bencana dapat segera dilakukan. Respons cepat kemudian diberikan melalui pelaksanaan normalisasi yang saat ini masih berlangsung.

Sementara itu, pasca-robohnya Jembatan Anduriang, ribuan warga terpaksa menggunakan rakit sederhana yang terbuat dari tong oli bekas untuk menyeberangi Sungai Batang Anai. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan karena tidak memenuhi standar keselamatan transportasi penyeberangan.

Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menghentikan penggunaan rakit setelah akses darurat tersedia. Selain mengancam keselamatan warga, putusnya Jembatan Anduriang juga berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan utama warga di kawasan tersebut. (**/)