 |
PARIT MALINTANG – Bank Indonesia memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas keberhasilannya menjalankan berbagai program pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah.
Berbagai langkah yang diinisiasi Bupati Padang Pariaman dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.
Apresiasi tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andy Satyo Biwado, saat Launching High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Padang Pariaman di Hall IKK Parit Malintang, Rabu (1/7/2026).
Menurut Andy, komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengendalikan inflasi tidak hanya terlihat dari kebijakan, tetapi juga melalui program-program nyata yang langsung menyentuh masyarakat.
Salah satunya adalah penguatan sektor pertanian, hortikultura, dan peternakan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan daerah. Strategi tersebut dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sehingga harga kebutuhan pokok lebih terjaga.
Bank Indonesia juga menilai Gerakan Menanam dan Pemanfaatan Pekarangan yang melibatkan kelompok tani, TP PKK, dan masyarakat sebagai langkah inovatif dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga. Melalui gerakan ini, masyarakat didorong menanam cabai, sayuran, dan komoditas pangan lainnya sehingga mampu membantu menekan gejolak harga.
"Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengendalian inflasi patut diapresiasi karena melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berorientasi pada penguatan ketahanan pangan daerah," ujar Andy.
Selain pengendalian inflasi, Bank Indonesia juga memberikan perhatian terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mempercepat digitalisasi dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Menurut Andy, digitalisasi akan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat transparansi pengelolaan keuangan, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
"Digitalisasi dan elektronifikasi transaksi daerah akan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah," katanya.
Launching High Level Meeting TPID dan TP2DD menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat transformasi digital di Kabupaten Padang Pariaman.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman, perwakilan OJK Provinsi Sumatera Barat, Bank Indonesia, direksi Bank Nagari, jajaran perangkat daerah, camat, kepala instansi vertikal, wali nagari, serta tamu undangan lainnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengendalian inflasi, menjaga ketahanan pangan, dan mempercepat digitalisasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan semakin berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (***/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih