Dekat BIM, Resort Muara Anai Dibidik Jadi Magnet Wisata Baru Padang Pariaman

 

PADANG PARIAMAN– Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai mematangkan langkah untuk membuka peluang investasi pariwisata di kawasan Muara Anai. 

Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperjuangkan pembangunan akses jalan baru menuju kawasan Resort Muara Anai dengan dukungan pemerintah pusat.

Langkah tersebut ditindaklanjuti Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, melalui pertemuan dengan jajaran Kementerian Perhubungan di Jakarta, Jumat akhir pekan lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Padang Pariaman.

Rombongan diterima langsung Kasubdit Tatanan Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Arif Mustofa, S.Sos., M.Si.

Pertemuan itu secara khusus membahas rencana pembukaan akses jalan menuju kawasan Resort Muara Anai yang dikembangkan oleh PT Batang Anai Resort. Lokasi investasi tersebut dinilai strategis karena berada tidak jauh dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Menariknya, pembangunan akses jalan yang direncanakan tersebut diupayakan melalui dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak ketiga. Dengan skema ini, pembangunan diharapkan dapat direalisasikan tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemkab Padang Pariaman menilai pengembangan Resort Muara Anai tidak hanya akan menambah pilihan destinasi wisata, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga meningkatnya aktivitas jasa transportasi dan perdagangan.

Selain itu, keberadaan resort yang didukung aksesibilitas memadai diharapkan mampu memanfaatkan posisi strategis BIM sebagai pintu masuk wisatawan ke Sumatera Barat. Dengan demikian, kunjungan wisatawan diharapkan semakin meningkat dan berdampak terhadap lama tinggal wisatawan di daerah.

Bupati John Kenedy Azis menegaskan, percepatan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, serta pihak swasta. 

Sinergi tersebut menjadi salah satu kunci agar investasi dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan beriringan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (***/)