 |
PADANG PARIAMAN — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akurat, efisien, serta mudah dipantau secara real time.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD, DAK Nonfisik BOK Puskesmas dan BOKKB, Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Puskesmas serta Penerapan Aplikasi SIKANDA-BLUD di Hotel Truntum Padang, Kamis (12/11/2026).
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis dalam arahannya menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai aturan, transparan, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan penggunaan anggaran tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapannya, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan pelayanan publik.
“Jangan sampai kita berpikir hanya bagaimana anggaran terserap. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut memberikan manfaat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebutkan, penerapan aplikasi SIKANDA-BLUD merupakan salah satu langkah penting untuk memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan.
Melalui sistem digital tersebut, perkembangan kinerja dan realisasi keuangan masing-masing BLUD dapat dipantau secara cepat dan real time.
Namun, Bupati mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan aplikasi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.
Karena itu, seluruh peserta diminta mengikuti pembinaan dengan serius serta meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
“Sebagus apa pun aplikasinya, tidak akan berjalan maksimal kalau tidak didukung oleh petugas yang andal. Karena itu, ikuti pelatihan ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Kita harus menyadari bahwa kegiatan ini menggunakan uang rakyat,” ujarnya.
John Kenedy Azis juga berharap penerapan sistem digital mampu meningkatkan akurasi pencatatan, menghemat waktu, meminimalkan kesalahan administrasi, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan, dukungan seluruh pengelola keuangan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Padang Pariaman M. Fadhly menjelaskan, selama ini pengelolaan keuangan BLUD masih banyak dilakukan secara manual.
Dengan hadirnya aplikasi SIKANDA-BLUD, proses pencatatan dan pemantauan realisasi keuangan kini mulai diarahkan ke sistem digital yang lebih praktis dan mudah diakses.
Menurut Fadhly, aplikasi tersebut akan membantu mempermudah pekerjaan pengelola keuangan sehingga mereka tidak lagi terlalu disibukkan dengan urusan administrasi.
Dengan demikian, tenaga dan waktu yang tersedia dapat lebih difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPKD M. Fadhly dan Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman Engga Lift Irwanto.
Peserta terdiri atas PPK, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang RSUD dan DPPKB, serta tenaga akuntansi dan pengelola keuangan dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman.
Melalui penerapan SIKANDA-BLUD, Pemkab Padang Pariaman berharap pengelolaan keuangan semakin tertib, profesional, dan transparan.
Digitalisasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang akuntabel, dengan orientasi utama memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (***/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih