Wali Nagari Ikuti Rakor Adminduk, Pemkab Padang Pariaman Percepat Digitalisasi IKD dan Perlinsos

PADANG PARIAMAN – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mempercepat transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digelar di Aula Inspektorat, Kamis (12/11/2026).

Mengangkat tema “Digitalisasi Adminduk dan Perlinsos untuk Kemajuan Padang Pariaman”, kegiatan ini diikuti sekitar 180 peserta, terdiri dari wali nagari se-Kabupaten Padang Pariaman, perwakilan kecamatan, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan tamu undangan.

Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, hadir mewakili Bupati Padang Pariaman. Dalam sambutan bupati yang dibacakannya, ia menegaskan pentingnya sinergi seluruh jajaran pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial berbasis digital.

Menurutnya, terdapat sejumlah agenda penting yang menjadi perhatian dalam rakor tersebut, di antaranya pemutakhiran data kependudukan, pembaruan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta percepatan aktivasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Ia menjelaskan, pemutakhiran data menjadi langkah penting untuk mengatasi berbagai persoalan administrasi kependudukan, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bermasalah maupun ketidaksesuaian data lainnya.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap pemutakhiran data kependudukan dapat berjalan dengan baik, termasuk pemutakhiran dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta meningkatkan aktivasi Perlinsos Digital di Padang Pariaman,” ungkapnya.

Hendra berharap, melalui koordinasi tersebut, berbagai persoalan dan dinamika terkait kependudukan dan pencatatan sipil dapat dibahas bersama untuk menghasilkan langkah tindak lanjut yang tepat dan terarah. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih mudah dan cepat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Padang Pariaman, Khairul Nizam, mengatakan rakor tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan sekaligus menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Ia menekankan, persoalan kependudukan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah kabupaten. Diperlukan sinergi dan keterlibatan aktif seluruh jajaran, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga pemerintahan nagari.

Melalui rakor ini, Pemkab Padang Pariaman berharap pemutakhiran data kependudukan, pemanfaatan IKD, dan aktivasi Perlinsos Digital semakin optimal. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, akurat, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (***/)