Matangkan Pembangunan Kampus di Kawasan Tarok City, ISI Desak BPN Segera Keluarkan Sertifikat Tanah Untuk ISI Padang Panjang

Matangkan Pembangunan Kampus di Kawasan Tarok City, ISI Desak BPN Segera Keluarkan Sertifikat Tanah Untuk ISI Padang Panjang

Senin, 10 Juni 2019, 15.25.00
Persiapan Pembangunan Tarok City Terus Dikebut
Bupati Ali Mukhni Bersama Rektor ISI Novesar Jamarun Berdisku Untuk Mematangkan Pembangunan Kampus ISI di Kawasan Terpadu Tarok City Kabupaten Padang Pariaman, Senin 10 Juni 2018, di Salah Satu Rumah Makan di Sicincin Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung ( Fhoto : Humas )
PADANG PARIAMAN, BANGUNPIAMAN.COM---Institut Seni Indonesia (ISI ) Padang Panjang matangkan Rencana Pembangunan Kampus dengan Bupati Ali  Mukhni di sebuah rumah makan di bilangan Sicincin Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung.

Bupati Drs. H. Ali Mukhni didampingi Kepala BPN Kabupaten  Padang Pariaman Gatot Teja Pratama dan Rektor ISI Padang Panjang Prof Dr. H. Novesar Jamarun, MS terkait rencana pembangunan kampus ISI di Kawasan Pendidikan Terpadu (KPT) Tarok, Senin (10/06/2019).

Juga terlihat hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Dinas LHPKPT) Ir. Yuniswan, MM dan Inspektur Syafriwal, SE, MM dan Kepala Bagian Humas Andri Satria Masri berdiskusi serius seputar pervepatan pembangunan kampus ISI dengan Gatot dan Novesar.

Sementara itu, Rektor ISI Padang Panjang juga didampingi oleh Wakil Rektor dan pejabat di lingkungan ISI Padang Panjang.

Baca Juga : Persiapan Pembangunan Tarok City Terus Dikebut

Kepada Kepala BPN, Rektor ISI meminta agar sertifikat tanah untuk ISI di KPT secepatnya dikeluarkan agar ISI bisa memulai pembangunan kampus ISI.

"ISI juga sudah mendapat lampu hijau dari Kemendikti untuk membangun kampus di KPT. Namun .asih terkendala dengan sertifikat tanah," jelas Novesar.

Menurut Novesar, pihak Kemendikti membutuhkan sertifikat tanah di KPT sebagai bukti ISI Padang Panjang mempunyai wewenang membangun kampus di sana.

Di hadapan Bupati, Gatot menjanjikan secepatnya memproses penerbitan sertifikat tanah di KPT karena memang tidak ada halangan lagi untuk menerbitkannya.

"Hanya persoalan administrasi yang diatur dalam UU bahwa penerbitan sertifikat tanah melalui proses pendataan, pengumuman kepada masyarakat dan jika tidak ada yang menyanggah maka sertifikat segera keluar," jelas Gatot.

Bupati Ali Mukhni bersyukur atas kerjasama dan kemauan Kepala BPN  yang mengerti dan paham dengan harapan masyarakat Padang Pariaman.

"Saya apresiasi dengan Kepala BPN Padang Pariaman akan yang sangat paham kebutuhan daerah ini dalam hal pembangunan. Saya yakin, kerjasama yang baik ini akan mempercepat pembangunan di Kab. Padang Pariaman," hemat Ali Mukhni. (****/rel)

TerPopuler