Sebaiknya Kepala Daerah Kalau Lantik Pejabat atau Acara Formal Pakailah Peci Nasional

Peci nasional bukan sekadar pelengkap busana, melainkan lambang identitas dan penghormatan terhadap nilai-nilai kenegaraan. Dalam berbagai acara resmi, terutama kegiatan pelantikan pejabat, penggunaan peci nasional menjadi simbol kedisiplinan dan keteladanan dalam tata pemerintahan.

Sebagai kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, tampil dalam acara pelantikan dengan busana sipil lengkap dan peci nasional adalah bentuk penghormatan terhadap negara serta integritas jabatan. Tidak hanya soal pakaian, ini menyangkut wibawa dan etika birokrasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menyebutkan bahwa pelantikan harus dilakukan dalam busana sipil lengkap berwarna gelap, dilengkapi dengan peci nasional. Ini bukan sekadar seremonial, tapi aturan resmi.

Penerapan pakaian resmi ini tidak hanya mengikat pejabat yang dilantik, tetapi juga berlaku bagi pejabat yang melantik. Artinya, kepala daerah sebagai pihak yang melantik wajib mematuhi ketentuan protokoler tersebut sebagai bagian dari etika pemerintahan.

Namun, dalam praktik di lapangan, tak sedikit kita menyaksikan kepala daerah yang tampil tanpa peci saat melantik pejabat struktural. Meskipun terlihat sepele, hal ini bisa menimbulkan pertanyaan publik tentang konsistensi pemimpin dalam menghargai aturan.

Keteladanan pemimpin daerah terlihat dari hal-hal kecil seperti kepatuhan terhadap tata upacara. Bila kepala daerah saja abai terhadap aturan berpakaian resmi, bagaimana bisa ia mendorong disiplin birokrasi di bawahnya?

Peci nasional bukan hanya simbol fisik. Ia mewakili penghormatan terhadap sistem pemerintahan republik dan nilai historis perjuangan bangsa. Oleh karena itu, setiap kepala daerah seyogianya menjaga marwah acara pelantikan dengan mengenakannya.

Pelantikan pejabat adalah momen penting yang menandai pengangkatan seseorang dalam jabatan publik. Proses ini memiliki nilai legalitas dan seremonial yang tinggi, sehingga pelaksanaannya harus mengikuti kaidah resmi, termasuk soal atribut dan busana.

Ketika kepala daerah mengenakan peci dalam pelantikan, itu juga memberikan contoh kepada pejabat yang baru dilantik agar memahami makna integritas, disiplin, dan penghargaan terhadap nilai simbolik negara.

Publik pun menaruh harapan besar pada para pemimpin daerah agar menjadi contoh dalam hal sekecil apapun. Sebuah pelantikan tanpa peci, bisa dianggap sebagai kelalaian yang mengurangi kekhidmatan dan esensi acara tersebut.

Tidak ada salahnya jika kepala daerah lebih peduli terhadap detail kecil seperti peci. Toh, mengenakannya tidak memberatkan, namun dampak moral dan simboliknya sangat kuat, terutama di hadapan masyarakat dan pejabat yang baru diangkat.

Jadi, sudah selayaknya kepala daerah menggunakan peci nasional saat melantik pejabat. Ini bukan semata gaya, melainkan bentuk penghormatan terhadap negara, aturan, dan martabat jabatan publik. (Redaksi)