![]() |
PADANG,-- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah memperingatkan ancaman serius terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai yang kini tertekan akibat maraknya aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem sungai.
Jika tak segera ditangani, kondisi ini berpotensi memicu banjir, longsor, erosi, hingga kekeringan di sejumlah wilayah.
Mahyeldi menegaskan, setidaknya ada empat langkah utama penyelamatan DAS yang harus segera dijalankan, yakni rehabilitasi dan konservasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran, penertiban pemanfaatan lahan sesuai RTRW, serta peningkatan kesadaran kolektif lintas pihak.
“Kerusakan DAS tidak boleh dibiarkan semakin parah. Kolaborasi lintas sektor harus diperkuat demi keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial,” tegasnya dalam Workshop Pengelolaan DAS Anai sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar di Auditorium Istana Gubernur, Rabu (24/9/2025).
Selain isu DAS, Mahyeldi juga menyoroti kerusakan ekosistem mangrove di pesisir Sumbar. Ia menyebut, penebangan liar, alih fungsi lahan, pencemaran limbah, serta konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan masih menjadi tantangan utama.
Pengukuhan KKMD Sumbar, menurutnya, diharapkan mampu memperkuat koordinasi konservasi mangrove, meningkatkan keterlibatan masyarakat, hingga memastikan pemantauan sesuai Perpres Nomor 73 Tahun 2012.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Ristianto Pribadi, menambahkan bahwa partisipasi publik dan diversifikasi pembiayaan inovatif menjadi kunci keberhasilan. “KKMD Sumbar diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ujarnya.
Acara ini turut dihadiri Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS Nurul Iftitah, jajaran Pemprov Sumbar, BUMN, akademisi, PDAM, hingga LSM. (Anggun Fitria).
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih