 |
| Yota Balad bertemu langsung dengan Menteri PU RI Dody Hanggodo di kantor kementerian, Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. |
JAKARTA – Setelah sebelumnya bertemu dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Roy Rizali Anwar dengan membawa usulan sebesar Rp93 miliar, Wali Kota Pariaman Yota Balad kembali melanjutkan agenda kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.
Sore harinya, Selasa (23/9/2025), kemarin, Yota Balad bertemu langsung dengan Menteri PU RI Dody Hanggodo di kantor kementerian, Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Yota Balad menyerahkan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur di Kota Pariaman kepada Menteri PU, didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade serta beberapa kepala daerah dari Sumatera Barat.
“Hari ini, kami dari Pemerintah Kota Pariaman bersama dengan Pak Andre Rosiade serta kepala daerah lainnya dari Sumbar kembali bertemu dengan Pak Menteri. Kami membawa beberapa usulan pembangunan infrastruktur untuk kemajuan daerah kami,” ujar Yota.
Adapun usulan pembangunan infrastruktur yang disampaikan Yota Balad antara lain : Pembangunan infrastruktur jalan Kota Pariaman senilai Rp27 miliar untuk mendukung swasembada pangan, terutama peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, Pengendalian banjir Sungai Batang Mangor sebesar Rp20 miliar.
Kondisi tebing sungai saat ini banyak yang longsor dan kritis sehingga merusak lahan pertanian. Meski anggaran sudah masuk di Kementerian PU melalui Balai Sungai Sumatera V tahun 2025, hingga kini masih terblokir karena efisiensi anggaran, Pembangunan Pasar Basah Kota Pariaman senilai Rp88 miliar.
Proyek ini sudah memiliki rekomendasi Menteri Perdagangan dan DED, tinggal menunggu anggaran dari pusat, Rehabilitasi GOR Rawang dan GOR Sutan Rajo Bujang sebesar Rp20 miliar.
Fasilitas ini akan dimanfaatkan untuk bimbingan belajar sekolah kedinasan serta latihan fisik bagi siswa-siswi dari keluarga kurang mampu, Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebesar Rp15 miliar.
Administrasi sudah lengkap (FS, DED) dan pembahasan dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) telah dilakukan. Pemkot berharap pembangunan bisa terealisasi pada 2026.
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Desa Pungguang Ladiang senilai Rp37 miliar. SPAM yang ada saat ini belum optimal sehingga masyarakat belum sepenuhnya mendapat akses air minum layak dan aman. Penambahan Water Treatment Plant (WTP) menjadi kebutuhan mendesak.
“Dengan keterbatasan anggaran daerah, kami berharap usulan pembangunan infrastruktur di Kota Pariaman ini dapat difasilitasi oleh Kementerian PU,” tutup Yota. (**/R)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih