Bawaslu Padang Pariaman Masuk Tiga Besar, KI Sumbar Apresiasi Inovasi Keterbukaan Informasi Publik

Foto bersama jajaran Bawaslu Padang Pariaman bersama jajaran Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Foto.Humas Bawaslu

PADANG PARIAMAN,- Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat, Musfiyendra, mengungkapkan bahwa Bawaslu Padang Pariaman menjadi satu-satunya badan publik di daerah itu yang berhasil menembus tiga besar nominasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Hal tersebut disampaikannya saat visitasi tahap akhir monev di Kantor Bawaslu Padang Pariaman, Rabu (29/10/2025)

Musfiyendra yang hadir bersama Komisioner KI Idham Fadhli dan tim, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi yang dilakukan Bawaslu Padang Pariaman.  

Salah satunya melalui pembinaan Duta Keterbukaan Informasi dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) Sicincin.

“Kami mengapresiasi Bawaslu Padang Pariaman yang sudah memberikan dampak berkelanjutan pada lembaga publik lain seperti SLB. Semoga langkah baik ini dapat terus menyebar ke komunitas lain seperti PPDI,” kata Musfiyendra.

Ketua Komisi Informasi Sumbar Musfiyendra bersama anggota Idham Fadhil berdiskusi dengan Ketua Bawaslu Padang Pariaman Azwar Mardin. Foto.Humas Bawaslu

Senada itu, Idham Fadhli menegaskan pentingnya agar keterbukaan informasi tidak hanya berhenti pada tataran internal lembaga, tetapi juga berdampak langsung kepada masyarakat secara inklusif.

“Bawaslu harus menjadi teladan dalam menjalankan amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik yang menyentuh semua lapisan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Padang Pariaman Azwar Mardin, didampingi Anggota Indra Gunawan serta Kepala Sekretariat Baiq Nila Ulfaini, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan evaluasi yang dilakukan KI Sumbar.

“Kami akan terus berinovasi dalam memberikan layanan informasi publik, termasuk memperkuat kerja sama dengan mitra-mitra PPID di berbagai sektor,” ungkap Azwar.

Selain itu, Bawaslu Padang Pariaman juga berkomitmen memperluas kolaborasi dengan komunitas disabilitas, agar akses informasi publik semakin mudah dijangkau oleh semua kalangan.

Kegiatan verifikasi faktual ini ditutup dengan pengecekan item-item pendukung monev sesuai dengan kuesioner penilaian oleh tim dari KI Sumbar. (*)