Pemko Pariaman dan KPK Gelar Rakor, Bahas Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Program MCSP

Pemerintah Kota Pariaman  gelar Rakor “Rapat Program Pencegahan Korupsi terkait Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya pada area intervensi Perencanaan.

PARIAMAN,-  Pemerintah Kota Pariaman melalui Inspektorat Kota Pariaman menggelar acara “Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Pariaman” terkait Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya pada area intervensi Perencanaan.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Balaikota Pariaman Jumat (07/11/2025) dan dibuka oleh Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, serta dihadiri oleh Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK-RI Harun Hidayat beserta tim, Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar, Ketua DPRD Kota Pariaman Muhajir Muslim, Kepala Inspektorat Kota Pariaman Alfian Harun, Asisten II Elfis Chandra, dan Organisasi Perangkat Daerah.

Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam pemenuhan indikator MCSP KPK, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam upaya menerapkan program pencegahan korupsi yang transparan, akuntabel, dan efisien.

“Sebagai Wakil Wali Kota, kami menyadari bahwa membangun tata kelola pemerintahan yang bersih bukanlah pekerjaan mudah. Diperlukan komitmen kuat, kolaborasi lintas sektor, serta keberanian untuk melakukan perubahan, meskipun itu seringkali menuntut kenyamanan dan kebiasaan lama,” ujar Mulyadi.

“Dalam konteks ini, kami di Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya meningkatkan capaian MCSP melalui langkah-langkah konkret. Untuk saat ini kondisi MCSP Kota Pariaman baru memperoleh nilai 40,5 % berada pada urutan ke 2 (dua) perolehan nilai sementara pada wilayah Koordinasi Sumatera Barat,” ungkap Mulyadi.

Mulyadi menjelaskan bahwa upaya ini tentu tidak akan berarti tanpa sinergi dan bimbingan dari KPK serta dukungan Perangkat Daerah. Karena itu, kegiatan koordinasi hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, akan lahir kesepahaman dan langkah nyata antara KPK, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan capaian MCSP 2025, bukan semata untuk angka dan skor, tetapi untuk menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ulas Mulyadi.

Beliau menghimbau kepada peserta yang hadir, agar menjadikan koordinasi hari ini sebagai titik awal memperkuat komitmen kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan bebas dari korupsi.

Sementara itu, Kasatgas Korsup Wilayah I KPK RI Harun Hidayat menyampaikan bahwa rapat MCSP menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi serta memastikan implementasi komitmen bersama antara KPK dan Pemerintah Daerah.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Karena selain pembahasan di ruang rapat, tim KPK juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan implementasi. (R)