Sekdakab Rudy : Rumah Dinas Jadi Titik Logistik Bencana, Untuk Kecepatan Penyaluran

Sekretaris Daerah Padang Pariaman Rudy Rapenaldi Rilis

PARIT MALINTANG,- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi mengenai bantuan logistik bencana yang terlihat tersimpan di Rumah Dinas Bupati. 

Pemkab menegaskan bahwa keberadaan stok sembako tersebut bukan penimbunan, melainkan bagian dari mekanisme percepatan distribusi agar bantuan sampai lebih cepat dan tepat ke warga terdampak.

Sekretaris Daerah Rudy Rapenaldi Rilis menjelaskan, Selasa (09/12/2025), Rumah Dinas Bupati merupakan fasilitas negara yang juga dapat difungsikan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama pada kondisi darurat. 

Penempatan logistik di pendopo dipilih karena lokasinya strategis, luas, aman dari banjir susulan, dan mudah diakses kendaraan besar. Banyak donatur juga mengantar bantuan langsung ke lokasi tersebut tanpa arahan khusus dari pemerintah daerah.

Bantuan yang terlihat di dokumentasi visual bukan penumpukan jangka panjang. Sembako tersebut baru tiba sehari sebelumnya dalam jumlah besar—sekitar lima truk—dan langsung dilakukan pendataan serta pengelompokan untuk segera didistribusikan.

Pemkab memastikan bahwa seluruh logistik diterima dan disalurkan dengan mekanisme yang akuntabel melalui perangkat nagari, OPD, dan relawan agar tepat sasaran.

“In syaa Allah, semua bantuan akan disalurkan secara amanah dan tepat sasaran. Tidak ada yang ditahan, semuanya sedang dalam proses distribusi,” tegasnya.

Pemanfaatan pendopo dilakukan sebagai langkah strategis karena beberapa area kantor dan posko induk sempat tergenang dan sulit diakses. 

Selain itu, volume bantuan yang terus masuk ke posko BPBD perlu diurai agar tidak menumpuk di satu titik, sehingga sebagian dialihkan ke pendopo untuk mempercepat proses sortir, pendataan, dan pengiriman ke lapangan.

Pemkab Padang Pariaman menyatakan komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan para donatur. Setiap bantuan yang masuk akan dicatat, diawasi, dan disalurkan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. (**/)