 |
PARIK MALINTANG — Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, memimpin rapat koordinasi (rakor) Pemerintah Daerah bersama jajaran perangkat daerah di Hall IKK Parik Malintang, Selasa (21/4/2026).
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Hendra Aswara, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta kepala bagian.
Rapat ini digelar usai pelantikan Pj Sekda dan langsung membahas sejumlah isu strategis daerah.
Mulai dari pemantapan rencana kerja OPD, peningkatan disiplin aparatur, kebijakan work from home (WFH), hingga dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, turut dibahas tindak lanjut kunjungan Menteri Pertanian serta langkah percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Dalam arahannya, Bupati John Kenedy Azis menegaskan pentingnya program kerja yang terukur di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini.
Ia meminta seluruh OPD mampu menghadirkan inovasi serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala.
“Dalam situasi saat ini, kita dituntut bekerja lebih optimal dengan inovasi yang nyata,” ujarnya.
Menurutnya, pascabencana hidrometeorologi, pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk memulihkan kondisi masyarakat dan pembangunan.
Bupati juga menginstruksikan seluruh OPD untuk menyikapi kenaikan harga BBM dengan langkah penghematan.
Terutama dalam penggunaan kendaraan dinas serta belanja operasional lainnya.
Ia juga mengingatkan agar perangkat daerah mewaspadai potensi inflasi akibat kenaikan harga tersebut.
Tak hanya itu, dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus terus diperkuat.
Hal ini penting agar UMKM tetap bertahan dan berkembang di tengah tekanan ekonomi.
Lebih lanjut, Bupati meminta Dinas Pertanian bersama OPD terkait mempercepat rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana.
Pengawasan penyaluran bantuan dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani juga diminta dilakukan langsung di lapangan.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengapresiasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman.
Pasalnya, instansi tersebut dinilai sebagai terbaik kedua oleh Kementerian Pertanian dalam progres rehabilitasi lahan terdampak bencana.
Sementara itu, Wakil Bupati Rahmat Hidayat menekankan pentingnya respons cepat terhadap isu-isu strategis di tengah masyarakat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menghadirkan program kerja yang konkret dan tepat sasaran.
Rahmat juga mengingatkan agar kebijakan WFH tidak disalahartikan oleh aparatur sipil negara (ASN).
“WFH harus diatur dengan baik dan diawasi secara ketat agar tetap produktif,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut kemudian ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh Pj Sekda Hendra Aswara. (***/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih