Musrenbang RKPD 2027 Padang Pariaman Fokus Transformasi Ekonomi dan Penurunan Stunting

 

PARIK MALINTANG — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bapelitbangda menggelar Musrenbang Terintegrasi Rancangan RKPD 2027 dan Rembuk Stunting 2026 di Hall IKK Parik Malintang, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen percepatan penurunan stunting.

Musrenbang menghadirkan Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Dr Ferdinal Asmin mewakili Gubernur Sumbar, serta Guru Besar Universitas Andalas Prof Elfindri.

Turut hadir unsur Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, camat, dan perwakilan masyarakat. Total peserta mencapai 134 orang.

Dalam pemaparannya, Ferdinal Asmin menyampaikan indikator makro pembangunan Sumbar, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran hingga IPM dan gini rasio.

Ia menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, prioritas pembangunan Sumbar diarahkan pada pemerataan pendidikan dan kesehatan, penguatan sektor pangan, pengembangan nagari, pusat perdagangan, serta pembangunan infrastruktur berkeadilan dan tanggap bencana.

Sementara itu, Wakil Bupati Rahmat Hidayat menyebut Musrenbang ini sebagai momentum penyelarasan visi dan program pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, tema pembangunan Padang Pariaman tahun 2027 adalah Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Ketahanan Pangan, Kesejahteraan Sosial dan Pemulihan Pascabencana.

“Tema ini mencerminkan komitmen memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mempercepat pemulihan pascabencana,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, juga dibahas penanganan stunting yang masih menjadi perhatian. Berdasarkan data 2024, angka stunting di Padang Pariaman mengalami peningkatan.

Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka tersebut pada 2025 melalui kolaborasi lintas sektor.

“Penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, maupun masyarakat,” katanya.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. (***/)