 |
PADANG,- Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pengendalian dan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayahnya.
Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, di Padang, Kamis (4/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP.
Hadir dalam kegiatan itu perwakilan Hiswana Migas, Pertamina, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengendalian dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi, sekaligus penyerahan Instruksi Gubernur kepada seluruh kepala daerah sebagai pedoman pelaksanaan di daerah masing-masing.
Bupati JKA yang hadir didampingi Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Padang Pariaman menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjalankan instruksi tersebut secara maksimal.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM bersubsidi menjadi langkah penting untuk memastikan hak masyarakat terhadap energi dapat terpenuhi dengan baik.
"Kami mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Padang Pariaman siap melaksanakan pengawasan secara optimal melalui koordinasi dengan Forkopimda, instansi terkait, serta seluruh pemangku kepentingan," tegas JKA.
Ia menilai pengawasan yang ketat sangat diperlukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang selama ini kerap menjadi perhatian pemerintah.
Selain merugikan negara, praktik tersebut juga berpotensi mengurangi akses masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat subsidi.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan segera menindaklanjuti instruksi gubernur dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, mendukung pembentukan satuan tugas pengawasan, serta meningkatkan pengawasan pada seluruh titik distribusi BBM di daerah.
Menurut JKA, keberhasilan pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak Pertamina, dan masyarakat agar distribusi BBM bersubsidi berjalan transparan dan tepat sasaran.
"Kita ingin memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi di daerah. Menurutnya, pengawasan yang terintegrasi akan mampu meminimalisir berbagai bentuk penyalahgunaan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, mengingat daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan kondisi distribusi BBM di wilayah masing-masing.
Dengan adanya instruksi gubernur tersebut, diharapkan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Sumatera Barat semakin efektif, sehingga manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan serta mendukung stabilitas ekonomi daerah. (*)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih