Wali Kota Pariaman Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025, PAD Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

 

PARIAMAN – Wali Kota Pariaman Yota Balad menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Pariaman, Senin (15/6/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pariaman Muhajir Muslim dan dihadiri Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, serta kepala kantor, badan, dan bagian di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Dalam sambutannya, Yota Balad menegaskan bahwa penyampaian laporan pelaksanaan APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan merupakan bentuk pertanggungjawaban moral, politik, dan administratif pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

“Yang kita laporkan hari ini adalah hasil kerja nyata, hasil dari kebijakan, kerja keras, dan kolaborasi seluruh elemen daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025,” ujar Yota Balad di hadapan peserta sidang paripurna.

Ia juga menyoroti keberhasilan Kota Pariaman mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut. 

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi, disiplin, serta komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan itu, Yota Balad memaparkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman tahun 2025 mencapai Rp57.459.978.227,89. Angka tersebut menjadi capaian PAD tertinggi sepanjang sejarah Kota Pariaman sejak daerah itu berdiri.

Dibandingkan tahun 2024, PAD Kota Pariaman mengalami peningkatan sebesar Rp11.548.599.585,53 atau naik 25,15 persen. 

Menurut Yota Balad, peningkatan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kemandirian fiskal daerah yang didorong oleh optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi, inovasi pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan yang memberikan hasil nyata bagi pembangunan daerah. (***/R)