 |
PARIK MALINTANG – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan reformasi pengelolaan sampah nasional.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan penyampaian proposal penguatan sarana dan prasarana persampahan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah se-Sumatera Barat yang digelar di Hall IKK Parik Malintang, Selasa (14/7/2026).
Proposal itu diserahkan langsung oleh Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., di hadapan Menteri Lingkungan Hidup, para kepala daerah se-Sumatera Barat, jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup.
Sebelum rapat koordinasi berlangsung, seluruh peserta mengikuti aksi penanaman bibit mangrove dan kelapa di kawasan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir sekaligus mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu nasional yang membutuhkan penanganan secara serius. Karena itu, pemerintah pusat mengajak seluruh pemerintah daerah menyusun langkah konkret melalui roadmap pengelolaan sampah dalam dua tahun ke depan.
"Kami sengaja mengajak seluruh daerah bergerak bersama menyusun roadmap pengelolaan sampah. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujar Menteri.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan penyesuaian anggaran guna mendukung kebutuhan daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah.
Menurutnya, sekitar 74 persen sampah di Indonesia masih belum terkelola dengan baik, sedangkan sekitar 70 persen Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih menggunakan sistem open dumping yang ditargetkan segera dihentikan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan proposal kebutuhan sarana dan prasarana persampahan untuk mendukung terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang modern, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam proposal itu, Pemkab Padang Pariaman mengusulkan bantuan enam unit dump truck, 17 unit arm roll truck, 103 unit kontainer sampah, 103 unit becak motor pengangkut sampah, pembangunan 17 unit TPS 3R di setiap kecamatan, serta satu unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai pusat pengolahan sampah kabupaten.
John Kenedy Azis menegaskan bahwa konsep pengelolaan sampah yang disiapkan tidak hanya berfokus pada pengangkutan sampah ke TPA, tetapi dimulai dari sumbernya melalui pelibatan masyarakat di setiap nagari.
"Kami ingin membangun sistem pengelolaan sampah yang dimulai dari kesadaran masyarakat melalui pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan," kata Bupati.
Menurutnya, pengelolaan sampah nantinya akan berbasis ekonomi sirkular. Sampah organik akan diolah menjadi kompos maupun pakan ternak, sampah anorganik dimanfaatkan melalui bank sampah atau pengepul, sedangkan sampah residu akan diproses menggunakan sistem pengolahan lanjutan.
Selain itu, TPS 3R dirancang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di setiap kecamatan sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sementara TPST akan menjadi pusat pengolahan akhir yang dikelola pemerintah daerah.
Bupati berharap dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dapat mempercepat peningkatan pelayanan persampahan di Padang Pariaman sekaligus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya.
"Persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Dengan dukungan pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat, kami optimistis Padang Pariaman mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan," tutup John Kenedy Azis. (***/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih