![]() |
Oleh: Alfia Ayu Kusumaningrum, S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta
Kehilangan barang berharga sering kali menimbulkan kepanikan dan kecurigaan terhadap orang lain.
Tidak jarang seseorang langsung menuduh tetangga, teman, rekan kerja, bahkan anggota keluarganya sebagai pelaku pencurian tanpa memiliki bukti yang jelas.
Tuduhan tersebut terkadang disampaikan secara terbuka, baik melalui percakapan langsung maupun media sosial, sehingga diketahui oleh banyak orang.
Persoalannya kemudian muncul, bagaimana jika orang yang dituduh ternyata tidak terbukti melakukan pencurian? Apakah orang yang melontarkan tuduhan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum?
Pada dasarnya, setiap orang berhak menyampaikan kecurigaan atau melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang.
Namun, hak tersebut tidak dapat digunakan secara sembarangan untuk menuduh seseorang sebagai pelaku kejahatan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, tuduhan yang tidak berdasar berpotensi merugikan kehormatan, nama baik, dan kehidupan sosial seseorang.
Dalam perspektif hukum pidana, menuduh seseorang melakukan pencurian tanpa bukti dapat berimplikasi pada tindak pidana pencemaran nama baik. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.
Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa seseorang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal secara lisan dengan maksud agar diketahui umum, dapat dikenai pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Apabila dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, ancaman pidananya dapat mencapai satu tahun enam bulan atau denda kategori III.
Sebagai contoh, seseorang kehilangan uang di rumahnya, kemudian langsung menuduh tetangganya sebagai pencuri hanya karena tetangga tersebut pernah berkunjung. Tuduhan itu selanjutnya disampaikan kepada masyarakat sekitar sehingga menimbulkan anggapan bahwa tetangga tersebut benar-benar melakukan pencurian.
Dalam keadaan demikian, persoalan hukumnya bukan hanya ada atau tidaknya barang yang hilang, melainkan apakah tuduhan tersebut telah menyerang kehormatan orang lain dan memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik.
Meskipun demikian, tidak setiap tuduhan yang belum terbukti otomatis merupakan tindak pidana. Harus dibedakan antara menyampaikan kecurigaan secara wajar dengan menyebarkan tuduhan secara terbuka seolah-olah seseorang telah terbukti bersalah.
Selain pencemaran nama baik, KUHP juga mengatur tindak pidana fitnah melalui Pasal 434. Ketentuan ini pada dasarnya berkaitan dengan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan dalam keadaan pembuktian yang diperkenankan hukum, serta bertentangan dengan apa yang sebenarnya diketahui oleh pihak yang menuduh.
Apabila seseorang secara sadar menyampaikan tuduhan pencurian yang tidak benar, perbuatannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih serius.
Namun, untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana fitnah, seluruh unsur yang ditentukan dalam undang-undang tetap harus dibuktikan.
Hal yang perlu dipahami adalah bahwa ketiadaan bukti pencurian tidak serta-merta menjadikan pihak yang menuduh bersalah melakukan fitnah.
Hukum tetap harus menilai bagaimana tuduhan disampaikan, maksud dari perbuatan tersebut, serta pengetahuan pihak yang menyampaikan tuduhan.
Di sisi lain, apabila seseorang memang memiliki dugaan yang beralasan mengenai terjadinya pencurian, langkah yang lebih tepat adalah melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Laporan yang disampaikan dengan iktikad baik tentu harus dibedakan dari tindakan sengaja menyebarkan tuduhan palsu untuk merusak nama baik orang lain.
Dalam negara hukum, setiap orang harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah melakukan tindak pidana hanya karena kecurigaan, rumor, atau penilaian sepihak dari masyarakat.
Sayangnya, dalam kehidupan sosial, tuduhan sering kali lebih cepat menyebar daripada proses pembuktian. Terlebih dengan perkembangan media sosial, sebuah tuduhan pencurian dapat tersebar luas hanya melalui unggahan atau pesan dalam grup percakapan.
Akibatnya, orang yang dituduh dapat mengalami tekanan sosial, kehilangan kepercayaan masyarakat, bahkan menghadapi kerugian dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadinya.
Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa membuktikan suatu tindak pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum, bukan kewenangan seseorang untuk menjatuhkan kesimpulan secara sepihak.
Apabila terdapat dugaan pencurian, informasi dan bukti yang dimiliki sebaiknya disampaikan kepada aparat penegak hukum agar dapat diperiksa secara objektif.
Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh tuduhan tidak berdasar, tersedia pula mekanisme hukum untuk memperjuangkan perlindungan atas kehormatan dan nama baiknya, sepanjang unsur-unsur pelanggaran hukumnya terpenuhi.
Kehati-hatian dalam menyampaikan tuduhan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak orang lain. Kehilangan barang memang dapat menimbulkan kecurigaan, tetapi kecurigaan tidak boleh berubah menjadi penghukuman sosial tanpa pembuktian.
Menuduh seseorang sebagai pencuri bukanlah persoalan sepele. Kesalahan dalam menyampaikan tuduhan bukan hanya berpotensi merusak nama baik orang lain, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang menuduh. (***/)


Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih