 |
PARIAMAN– Pemerintah Kota Pariaman memproyeksikan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp672,52 miliar.
Sementara itu, pendapatan daerah diperkirakan hanya sebesar Rp539,71 miliar sehingga terjadi defisit anggaran sekitar Rp132,81 miliar.
Besaran proyeksi tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, saat membacakan Nota Penjelasan Wali Kota Pariaman tentang RAPBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman, Kamis (5/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Pariaman, Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara itu dipimpin Ketua DPRD Muhajir Muslim, didampingi Wakil Ketua DPRD Riza Saputra dan Yogi Firman. Hadir pula Sekretaris Daerah Afrizal Azhar, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, serta pejabat di lingkungan Pemko Pariaman.
Dalam penyampaiannya, Mulyadi menjelaskan bahwa nota penjelasan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan RAPBD 2027.
Proses itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Mantan anggota DPRD Kota Pariaman tiga periode itu memaparkan, pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp539.714.823.249.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp63.272.051.160, yang bersumber dari pajak daerah Rp24,63 miliar, retribusi daerah Rp18,18 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp10,28 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp10,17 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp672.528.797.260,95. Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp547,83 miliar, termasuk belanja pegawai yang mencapai Rp359,71 miliar dan belanja barang serta jasa sebesar Rp179,99 miliar. Adapun belanja hibah dianggarkan Rp7,79 miliar, di samping alokasi untuk bantuan sosial dan kebutuhan belanja lainnya.
Selain belanja operasi, Pemko Pariaman juga mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp2 miliar. Sedangkan belanja transfer diproyeksikan mencapai Rp74,44 miliar, terdiri atas belanja bagi hasil Rp2,94 miliar dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp71,49 miliar.
Mulyadi mengakui, jika dibandingkan antara proyeksi pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD Kota Pariaman 2027 mengalami defisit sebesar Rp132.813.974.011,95. Namun, defisit itu direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan jumlah yang sama, sehingga pembiayaan netto dan perkiraan SiLPA tahun berkenaan menjadi nol rupiah.
Di akhir penyampaiannya, Mulyadi berharap keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk terus menghadirkan program pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ia menegaskan, seluruh upaya penganggaran harus tetap diarahkan untuk mendorong perubahan taraf kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman secara menyeluruh. (**/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih