Pentingnya Pendataan Pemilih Berkelanjutan oleh KPU

 

Foto pendukung ini dikutip dari kompas.com, nampak seseorang sedang menggunakan hal pilihnya di TPS

PENDATAAN pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Tanpa data pemilih yang akurat, hak pilih warga negara bisa terabaikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki mandat untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih. Tugas ini tidak bisa dianggap enteng, karena menyangkut hak konstitusional warga negara.

Dalam rangka menjamin hak pilih tersebut, KPU melaksanakan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Program ini bertujuan menjaga data pemilih tetap mutakhir di luar masa tahapan Pemilu atau Pemilihan.

PDPB dilaksanakan secara berkala setiap bulan, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Dukcapil, partai politik, masyarakat, serta instansi terkait lainnya.

Salah satu urgensi utama PDPB adalah mencegah terjadinya kekacauan daftar pemilih yang kerap terjadi bila pemutakhiran hanya dilakukan menjelang Pemilu. Dengan pendekatan berkelanjutan, potensi kesalahan data dapat diminimalkan sejak dini.

Selain itu, PDPB memungkinkan KPU untuk mengantisipasi perubahan data kependudukan secara dinamis, seperti kematian, pindah domisili, dan perubahan status TNI/Polri.

Meski ideal secara konsep, pelaksanaan PDPB tentu tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, terutama di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Tidak semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap data kependudukan terbaru. Hal ini bisa menghambat akurasi proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Namun demikian, dengan kolaborasi antarlembaga dan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas PDPB bisa terus ditingkatkan. Kunci keberhasilannya terletak pada sinergi antar stakeholder dan komitmen bersama.

Masih muncul anggapan bahwa pemutakhiran data pemilih cukup dilakukan setahun sebelum Pemilu. Padahal pendekatan ini cenderung terburu-buru dan rawan mengabaikan dinamika perubahan data masyarakat.

Pendataan menjelang Pemilu sering kali membuat KPU bekerja dalam tekanan waktu yang sempit, sehingga membuka peluang bagi kesalahan input, kelalaian administrasi, bahkan konflik di lapangan.

Dengan sistem berkelanjutan, KPU dapat bekerja lebih sistematis, perlahan namun pasti, tanpa harus menumpuk beban kerja di waktu-waktu krusial menjelang hari pencoblosan.

Pendataan yang dilakukan secara terus-menerus juga menjadi bentuk edukasi politik kepada masyarakat. Publik jadi terbiasa untuk aktif melaporkan perubahan data diri mereka demi kepentingan bersama.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam program PDPB juga sangat menentukan. Tanpa dukungan masyarakat untuk melaporkan perubahan status kependudukan, data yang dimiliki KPU bisa menjadi tidak relevan.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mendukung KPU dalam melaksanakan pendataan pemilih berkelanjutan. Dengan begitu, daftar pemilih yang akurat dan mutakhir bukan sekadar harapan, melainkan sebuah keniscayaan. (Darwisman)