Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis Raih Doktor Cumlaude, Dorong Perubahan Sistem Pemilu Nasional

PADANG PARIAMAN — Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, tak hanya dikenal sebagai kepala daerah, tetapi kini juga mengukir prestasi akademik di tingkat nasional. 

Ia resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, sekaligus membawa gagasan besar yang berpotensi mengguncang wacana politik Indonesia: rekonstruksi sistem pemilu.

Gelar tersebut diraih usai mengikuti prosesi yudisium Program Studi Doktor, Magister, dan Sarjana Ilmu Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025. 

Sebelumnya, John mempertahankan disertasinya pada sidang terbuka promosi doktor, Jumat (18/7/2025), dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude serta IPK 3,98.

Dalam disertasi bertajuk “Rekonstruksi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Menjadi Sistem Proporsional Tertutup untuk Meningkatkan Kinerja Lembaga Anggota DPR dan Partai Politik yang Berkualitas”, John secara terbuka mengkritisi kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini berlaku.

“Perubahan ke sistem proporsional tertutup adalah langkah strategis untuk memperkuat struktur partai, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan legislator di parlemen terpilih berdasarkan kapasitas, bukan sekadar popularitas atau kekuatan modal,” tegas John di hadapan tim penguji.

Pernyataan ini tentu bukan tanpa risiko politik. Wacana sistem proporsional tertutup selama ini kerap memicu perdebatan sengit di Senayan dan publik, karena menyentuh langsung soal siapa yang menentukan calon legislatif: rakyat atau partai. John secara tegas berada di barisan yang percaya bahwa partai politik harus diperkuat untuk menjaga kualitas demokrasi.

Gagasannya sejalan dengan desakan sejumlah akademisi dan politisi senior yang menilai sistem proporsional terbuka telah mendorong biaya politik tinggi, politik uang, dan melemahkan soliditas partai. 

Dengan posisi strategisnya sebagai bupati sekaligus tokoh politik nasional, John diyakini akan membawa isu ini ke ruang-ruang diskusi kebijakan, bahkan mungkin ke meja pembahasan di DPR.

Di tengah dinamika politik menjelang Pemilu 2030 dan 2031, pandangan John menjadi sinyal bahwa perdebatan arah sistem pemilu belum akan mereda. Gelar doktornya bukan sekadar pencapaian pribadi, tapi juga amunisi intelektual untuk memperjuangkan perubahan tata kelola politik di Indonesia. (R/KMF)