Bupati Padang Pariaman Soroti Infrastruktur Rusak di Rakor SPM se-Sumbar

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis Memberikan Masukan Pada Rakor SPM yang diikuti Kepala Daerah Se Sumbar yang dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Foto.Kominfo

PADANG — Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyoroti kerusakan infrastruktur di wilayahnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Selasa (5/8/2025).

Rakor yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, itu membahas percepatan implementasi SPM di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur dasar, dan layanan publik lainnya. Hadir dalam rakor tersebut para bupati/wali kota, sekretaris daerah, serta jajaran OPD se-Sumatera Barat.

Dalam penyampaiannya, John Kenedy mengaku daerahnya masih menghadapi berbagai kendala fisik, terutama pada infrastruktur.

“Yang paling kami soroti dalam konteks SPM adalah Dinas PUPR. Kami punya jembatan putus, jalan rusak, irigasi bermasalah,” ungkapnya.

Ia berharap ada dukungan nyata dari pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan tersebut, agar standar pelayanan dasar dapat terpenuhi secara merata di daerah.

John Kenedy juga menyinggung dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan program-program daerah. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan pelayanan publik secara optimal.

“Adanya Inpres tentang efisiensi memang menjadi tantangan tersendiri. Tapi khususnya Padang Pariaman, kami tidak patah semangat,” katanya.

Di bidang kesehatan, Bupati menegaskan bahwa fasilitas pelayanan di Padang Pariaman tetap terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

“Untuk layanan rumah sakit, Insya Allah kami tidak pernah menolak pasien. Saya sudah sampaikan kepada seluruh puskesmas dan RS untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tegasnya.

Rakor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Barat. (***/)