BPK Audit Kinerja Pariwisata Padang Pariaman, Bupati Janji Berbenah

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman.

PARIT MALINTANG — Sektor pariwisata Padang Pariaman mendapat sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Senin (8/9), tim BPK mulai melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pariwisata di daerah tersebut.

Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyambut langsung kedatangan tim di Ruang Rapat Bupati. Hadir pula Sekda Rudy Repenaldi Rilis, Inspektur Hendra Aswara, Kadis Parpora M. Fadly, Kadis PUPR El Abdes Marsyam, serta sejumlah pejabat terkait.

Pengendali Teknis Pemeriksaan BPK, Fahri Saputra, menjelaskan audit akan berlangsung selama 30 hari, hingga 7 Oktober 2025. Pemeriksaan difokuskan pada empat aspek, yaitu area potensial pariwisata, pemasaran objek wisata, destinasi wisata, serta industri wisata.

“Padang Pariaman memiliki lebih dari 150 destinasi wisata. Namun dari sisi pemasaran masih jauh dari optimal. Pemeriksaan kali ini tidak hanya menyasar Dinas Pariwisata, tetapi juga lintas OPD. Hasilnya berupa rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pariwisata,” ujar Fahri.

Menanggapi itu, Bupati John Kenedy Azis mengakui perlunya pembenahan. Menurutnya, potensi wisata yang melimpah belum digarap maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan strategi promosi.

“Air Terjun Nyarai dan destinasi Tiram adalah contoh nyata. Panorama indah dan akses strategisnya bisa menjadi daya tarik besar. Jika dikelola baik, potensi ini dapat mendongkrak PAD sekaligus kesejahteraan masyarakat. Kami menyambut baik langkah BPK dan siap mendukung penuh,” tegasnya.

Audit BPK ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemkab Padang Pariaman untuk melakukan perbaikan nyata. Potensi besar pariwisata yang selama ini belum tergarap maksimal, dituntut agar mampu memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. (**/)