Kemenag Pariaman Gelar FGD Bersama DJPb Sumbar Bahas Peningkatan Kinerja Anggaran 2025

Focus Group Discussion (FGD) terkait peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja lingkup Kementerian Agama

PARIAMAN — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja lingkup Kementerian Agama, Rabu (15/10/2025).

Kegiatan berlangsung di Aula Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Pariaman, dengan peserta terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, serta operator menu komitmen SAKTI dari Kemenag Kota Pariaman dan Kemenag Kabupaten Padang Pariaman.

Menurut perwakilan Kanwil DJPb Sumbar, FGD ini bertujuan mempercepat peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2025, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

Sebanyak 80 peserta dari dua Kankemenag tersebut mengikuti kegiatan dengan antusias. Hadir pula Tim Keuangan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat yang siap memberikan pendampingan teknis kepada tim keuangan di tingkat kota dan kabupaten.

Ketua Tim Perencana dan Keuangan Kanwil Kemenag Sumbar, Syahirul Alim, menekankan pentingnya kolaborasi lintas level dalam menjaga konsistensi realisasi anggaran.

“Semua pihak, mulai dari daerah, wilayah hingga pusat, memiliki keterkaitan erat dalam proses realisasi anggaran. Karena itu, kita harus bekerja secara kolaboratif dan konsisten dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian output,” ujar Syahirul.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kankemenag Kota Pariaman, Zahardi, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi, evaluasi, serta tanya jawab interaktif bersama Tim DJPb Sumbar.

Zahardi dalam sambutannya berharap, kegiatan seperti ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarinstansi serta meningkatkan pemahaman teknis seluruh jajaran pengelola keuangan di lingkungan Kemenag.

“Melalui FGD ini, kami ingin seluruh tim semakin solid, memahami aturan terbaru, dan mampu bekerja lebih cepat serta akurat dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, dengan dukungan dan pendampingan dari DJPb Sumbar, diharapkan pelaksanaan anggaran tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. (R)