Respons Pemerintah dalam Penanganan Banjir dan Longsor di Tiga Provinsi Sumatra

Gambar Ilustrasi

Pada akhir November 2025, bencana banjir dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

Peristiwa tersebut menyebabkan ratusan korban jiwa, ratusan orang dinyatakan hilang, serta kerusakan infrastruktur dan properti dalam skala luas. Estimasi awal kerugian material mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Dalam kondisi darurat tersebut, pemerintah pusat menyatakan telah mengambil langkah respons cepat untuk menekan dampak lanjutan bencana, seperti risiko krisis air bersih, gangguan distribusi logistik, dan terputusnya akses wilayah terdampak.

Instruksi Presiden dan Penanganan Awal

Presiden Prabowo Subianto dilaporkan memberikan instruksi respons nasional sejak hari pertama terjadinya bencana. Pemerintah mengerahkan TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta kementerian terkait untuk melakukan penanganan terpadu di wilayah terdampak. Operasi penanganan dibagi ke dalam beberapa klaster guna mempercepat distribusi bantuan dan pembukaan akses ke daerah terisolasi.

Bantuan yang disalurkan meliputi bahan pokok, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, dan selimut, terutama bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Mobilisasi Logistik dan Akses Wilayah

Pemerintah mengerahkan sekitar 50 unit helikopter milik TNI, Polri, dan instansi terkait untuk mendistribusikan bantuan ke daerah terpencil. Selain itu, pesawat angkut militer A400M TNI Angkatan Udara digunakan untuk mengangkut logistik, tim medis, serta fasilitas dapur lapangan guna mendukung kebutuhan pengungsi.

Di sejumlah wilayah, pembukaan akses jalan menjadi prioritas utama. Di jalur Tarutung–Padang Sidempuan, Sumatra Utara, tercatat terdapat 11 titik longsor yang sempat menutup akses utama. 

Hingga saat ini, jalur tersebut telah berhasil dibuka dan dapat dilalui hingga Dusun Sibalangan Jae, sehingga mempermudah masuknya kendaraan logistik, tim SAR, dan petugas kelistrikan.

Petugas PLN dilaporkan telah bergerak sejak hari pertama pascabencana. Pemerintah juga mengirimkan sekitar 500 teknisi untuk memasang menara komunikasi darurat serta memperbaiki jaringan telekomunikasi dengan dukungan pengiriman material melalui udara. 

Berdasarkan data sementara, pemulihan jaringan komunikasi di Sumatra Barat telah mencapai sekitar 95 persen, Sumatra Utara 90 persen, dan Aceh 40 persen. Di sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,3 miliar untuk mendukung kebutuhan darurat.

Kunjungan Presiden dan Tindak Lanjut

Pada 7 Desember 2025, Presiden Prabowo kembali melakukan kunjungan ke Aceh guna meninjau langsung kondisi masyarakat serta memimpin rapat koordinasi lanjutan. 

Dalam kunjungan tersebut, Presiden menginstruksikan percepatan perbaikan infrastruktur vital, termasuk bendungan yang menjadi penunjang utama sektor pertanian di wilayah terdampak.

Presiden juga mengarahkan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan medis bagi korban bencana, termasuk dengan mengerahkan dokter magang ke lokasi terdampak.

Sebagai bagian dari pemulihan akses transportasi, pemerintah membangun dua jembatan Bailey di kawasan Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, guna menghubungkan jalur Medan–Banda Aceh. Pembangunan jembatan tersebut melibatkan TNI AD, Kementerian Pekerjaan Umum, serta partisipasi masyarakat setempat.

Penanganan di Lapangan

Berdasarkan keterangan pemerintah, berbagai langkah penanganan dilakukan secara paralel di lapangan, meskipun tidak seluruh proses tersebut terekam atau tersebar luas di media sosial. 

Pemerintah menyatakan fokus utama diarahkan pada upaya penyelamatan korban, pemulihan akses, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Oleh : Fitri Ayuni
Kontak : 0838-2721-4287
Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, UIN Imam Bonjol Padang