![]() |
PADANG PARIAMAN,- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam percepatan perbaikan rumah warga terdampak bencana di Sumatera Barat.
Pernyataan itu disampaikannya saat meninjau salah satu posko pengungsian di Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (4/12/2025).
Andre mengungkapkan, bahwa sekitar 13.000 unit rumah masyarakat di Sumatera Barat dilaporkan mengalami kerusakan, sebagaimana dilaporkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada Presiden Prabowo Subianto pada kunjungan sebelumnya.
“Jumlah ini sangat besar dan membutuhkan penanganan cepat, terencana, serta didukung penuh oleh pemerintah pusat,” ujar Andre.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran dan perencanaan teknis untuk memulihkan rumah warga.
Pemerintah pusat, tegasnya, tidak ingin masyarakat terlalu lama tinggal di pengungsian atau menghuni tempat tinggal yang tidak layak.
“Kami di DPR akan mengawal anggaran pemulihan ini. Kementerian telah siap secara konsep, tinggal memastikan validasi data dan kesiapan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Andre meminta pemerintah daerah di seluruh Sumatera Barat menyiapkan lokasi relokasi bagi warga yang rumahnya berada di zona rawan bencana.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), yang mendampingi kunjungan tersebut, menyampaikan bahwa sekitar 150 hingga 200 rumah di wilayahnya mengalami kerusakan berat dalam satu pekan terakhir.
Data tersebut, kata JKA, masih terus dimutakhirkan oleh tim kecamatan dan nagari.
“Kerusakan cukup signifikan akibat banjir bandang dan longsor. Kami pastikan seluruh warga terdampak terdata dengan baik agar segera menerima bantuan perbaikan rumah,” ujar JKA.
Pemkab Padang Pariaman juga menyatakan siap menyediakan lahan relokasi bila warga menyetujui opsi tersebut.
“Kalau warga bersedia, kami menyediakan lahan relokasi. Pemerintah pusat sudah menyatakan kesediaan membangun rumah baru,” tegas JKA.
Kunjungan Andre Rosiade memberi angin segar bagi masyarakat yang tengah berjuang bangkit pascabencana.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mempercepat rehabilitasi hunian sebagai kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Pemerintah memastikan tidak ada warga yang terabaikan, serta seluruh proses pemulihan dilakukan cepat, tepat, dan transparan. (***/)


Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih