Dana Desa Menyusut, Koperasi Desa Merah Putih atau Nagari-Nagari Padang Pariaman Ikut Tenggelam

 

Gambar ilustrasi

Tahun 2026 menjadi tahun paling jujur bagi nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Dana Desa yang selama ini menjadi penopang utama pembangunan kini menyusut drastis. 

Anggaran mengecil, aturan makin ketat, sementara kebutuhan masyarakat tetap mendesak. Tidak ada lagi ruang berkhayal. Yang tersisa hanyalah kemampuan berpikir dan keberanian mengubah cara.

Rata-rata nagari di Padang Pariaman kini hanya mengelola Dana Desa sekitar Rp300 jutaan per tahun. Angka ini jauh dari cukup untuk membiayai seluruh janji kampanye, apalagi memenuhi ambisi politik yang terlanjur besar. 

Siapa pun yang masih berbicara pembangunan megah dengan kondisi ini, sedang membohongi diri sendiri dan masyarakat.

Masalah utama Padang Pariaman bukan semata kekurangan dana, tetapi ketergantungan akut. Selama bertahun-tahun, banyak nagari terbiasa hidup dari transfer pusat. 

Ketika dana mengalir, kegiatan ramai. Ketika dana seret, nagari mendadak sunyi. Ini bukan pembangunan, ini pola hidup yang rapuh.

Dalam situasi seperti ini, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) seharusnya menjadi poros penyelamatan ekonomi nagari. 

Namun hanya jika dipahami sebagai alat produksi dan distribusi rakyat, bukan sebagai formalitas kelembagaan atau sekadar pemenuh syarat administrasi.

Padang Pariaman kaya potensi. Pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, hingga sumber daya perantau adalah kekuatan riil. Tapi selama ini potensi itu lebih banyak mengalir keluar nagari. 

Hasil produksi dijual murah, diolah orang lain, lalu dibeli kembali dengan harga mahal. Tanpa koperasi yang kuat, nagari hanya menjadi pemasok bahan mentah.

KDMP hadir untuk menghentikan kebocoran ini. Ia mengonsolidasikan hasil produksi petani dan nelayan, memperkuat posisi tawar, dan menguasai jalur distribusi. 

Jika koperasi hanya menjadi papan nama dan tempat parkir kepentingan, maka ia lebih berbahaya daripada tidak ada koperasi sama sekali.

Sayangnya, banyak koperasi lahir dengan cacat bawaan. Pengurus dipilih bukan karena kompetensi, tetapi karena kedekatan. 

Usaha dijalankan tanpa studi pasar, tanpa manajemen, tanpa arah. Koperasi hidup di laporan, mati di lapangan. Pola ini harus dihentikan jika Padang Pariaman tidak ingin terus tertinggal.

Di titik ini, peran Wali Nagari di Padang Pariaman menjadi penentu. Pemimpin nagari tidak boleh menjadikan koperasi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan. 

Tugasnya bukan mengendalikan, melainkan memastikan koperasi berjalan profesional, transparan, dan berpihak pada anggota.

Dana Desa tidak lagi layak dijadikan poros utama pembangunan nagari. Ia hanya cukup menjadi pemantik awal. 

Ketika Dana Desa habis dan kegiatan ikut berhenti, itu tanda nagari gagal membangun sistem ekonomi. Poros harus digeser ke usaha produktif berbasis rakyat, dan KDMP adalah alat paling rasional.

KDMP juga tidak boleh berubah menjadi lembaga simpan pinjam konsumtif. Jika koperasi hanya sibuk membagi pinjaman tanpa menciptakan produksi, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. 

Koperasi harus membiayai usaha nyata, menciptakan nilai tambah, dan membuka lapangan kerja di nagari.

Kondisi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi para calon Wali Nagari di Padang Pariaman. Jika sejak awal sudah sibuk menghitung modal kampanye, besar kemungkinan yang dipikirkan nanti adalah balik modal, bukan membangun nagari. 

Dengan Dana Desa yang menyusut, ruang “bermain” semakin sempit, dan risiko konflik semakin besar.

Kalau tujuan utamanya mengumpulkan cuan, dunia usaha jauh lebih jujur. Menjadi Wali Nagari hari ini adalah kerja berat, penuh tekanan, dan minim fasilitas. Ini bukan jabatan nyaman, apalagi ladang cepat kaya.

Masyarakat Padang Pariaman juga harus berhenti terbuai simbol. Baliho besar, jamuan lapau, dan tim sukses gemuk tidak akan menyelamatkan nagari dari krisis ekonomi. 

Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang paham ekonomi nagari, berani menata koperasi, dan sanggup berkata tidak pada pemborosan.

Tahun 2026 akan menjadi garis pemisah bagi nagari-nagari di Padang Pariaman. Nagari yang menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai poros ekonomi akan bertahan dan tumbuh. 

Nagari yang tetap menggantungkan hidup pada Dana Desa akan stagnan dan rapuh.

Pilihan itu ada di tangan kita bersama. Membangun koperasi yang sungguh-sungguh, atau bersiap menyaksikan nagari sendiri perlahan tenggelam di tanah yang kaya, tapi salah kelola. (***/redaksi)

.