 |
PADANG,- Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang, Selasa (13/1/2026) pukul 09.00 WIB.
Rakor tersebut diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Kegiatan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala BNPB, para wakil menteri, unsur Forkopimda, jajaran OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan sejumlah undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, Bupati JKA berkesempatan berdialog langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang secara khusus menanyakan perkembangan kondisi Kabupaten Padang Pariaman pascabencana hidrometeorologi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Bupati JKA memaparkan secara rinci dampak bencana yang dialami daerahnya. Ia menyebutkan, proses pemulihan masih terus berjalan, namun dihadapkan pada kerusakan infrastruktur yang sangat masif dan membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat.
“Bencana ini berdampak sangat besar. Sebanyak 56 jembatan, 53 daerah irigasi, dan 31 ruas jalan mengalami kerusakan. Selain itu, sekitar 1.236,8 hektare lahan persawahan terendam, yang berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat,” ujar JKA.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian lintas sektor, nilai kerusakan mencapai Rp1,75 triliun, sementara nilai kerugian ditaksir sebesar Rp1,90 triliun. Dengan demikian, total dampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman mencapai Rp3,65 triliun.
Dalam kesempatan itu, Bupati JKA juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin tertekan akibat bencana. Ia meminta perhatian khusus pemerintah pusat terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
“Akibat bencana ini, Padang Pariaman seperti mundur 20 tahun ke belakang. Kami sangat membutuhkan kebijakan Bapak Menteri agar TKD kami dapat dikembalikan. Pemotongan sebesar Rp147 miliar itu sangat besar bagi daerah kami,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa kondisi Padang Pariaman menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan.
“Tentu ini menjadi perhatian kami dan akan kami suarakan. Saya memahami kebutuhan yang disampaikan, apalagi saya sudah turun langsung ke lapangan dan melihat kondisinya. Ini memang sangat dibutuhkan dan harus diperjuangkan. Saya berharap gubernur dan wakil gubernur juga ikut menyuarakan, karena pintunya sudah terbuka seperti di Aceh. Semoga di Sumatera Barat juga pemotongan TKD bisa dikembalikan,” ujar Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga memberikan arahan terkait perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak bencana. Ia meminta agar warga yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan akibat bencana segera didata dan diusulkan untuk mendapatkan bantuan.
“Silakan didata dan diajukan melalui Dinas Sosial Provinsi untuk diteruskan ke Kementerian Sosial. Sertakan juga satu tembusan ke saya agar masyarakat bisa mendapatkan program bantuan langsung tunai,” pungkasnya. (**/R)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih