 |
Penulis : Darwisman/Wartawan Bangun Piaman.Com
Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD bukan sekadar perubahan mekanisme teknis.
Ini adalah keputusan politik besar yang dampaknya langsung menghantam jantung demokrasi dan kehidupan ekonomi rakyat.
Karena itu, para pembuat kebijakan wajib berhenti berpura-pura seolah ini hanya soal efisiensi anggaran.
Pilkada langsung bukan produk kebetulan sejarah. Ia lahir dari trauma panjang terhadap demokrasi tertutup, praktik lobi gelap, dan kekuasaan yang diperdagangkan di ruang sempit.
Menghapusnya berarti membuka kembali pintu yang dulu ditutup dengan darah, air mata, dan kemarahan publik.
Jika Pilkada dipilih DPRD, rakyat secara sadar dikeluarkan dari arena penentuan kekuasaan.
Demokrasi dipersempit dari jutaan pemilih menjadi segelintir elite politik. Ini bukan penyederhanaan, melainkan amputasi hak rakyat.
Para pengambil kebijakan juga harus jujur melihat dampak ekonomi yang mereka ciptakan.
Ribuan tim sukses, relawan, pekerja lapangan, dan koordinator basis akan tersingkir.
UMKM percetakan, digital printing, baliho, spanduk, dan atribut kampanye akan kehilangan denyut hidupnya.
Ini bukan efek samping kecil, melainkan pemutusan rantai ekonomi rakyat secara sistematis.
Yang paling telanjang dikorbankan adalah masyarakat desa. Selama Pilkada langsung, desa menjadi garda terdepan demokrasi.
Warganya bekerja sebagai PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PKD dan Pengawas TPS, kemudian ditambah dengan saksi para calon kepala daerah.
Mereka menjaga suara rakyat agar tidak dicuri. Menghapus peran ini berarti menyingkirkan desa dari republik.
Para pembuat kebijakan harus menjawab satu pertanyaan sederhana: ke mana rakyat desa harus menggantungkan harapan ketika “pekerjaan demokrasi” itu dihilangkan? Apakah negara siap menanggung dampak sosialnya, atau rakyat kembali disuruh diam dan menerima?
Dalih efisiensi anggaran adalah argumen malas. Uang Pilkada langsung tidak dibakar, tidak menguap.
Ia berputar di pasar, warung, jasa transportasi, penginapan kecil, hingga dapur rumah tangga rakyat.
Menghapus Pilkada langsung berarti menarik uang itu kembali ke pusat kekuasaan, menjauh dari rakyat.
Lebih berbahaya lagi, Pilkada DPRD justru menyuburkan politik transaksional. Ketika arena dipersempit, transaksi dipermudah.
Ketika jumlah pemilih dipangkas, harga kekuasaan bisa dinegosiasikan. Ini bukan asumsi, tetapi pelajaran pahit sejarah politik Indonesia.
Para pembuat kebijakan juga harus ingat: stabilitas semu yang dibangun dengan menyingkirkan rakyat hanya akan melahirkan ketegangan baru.
Demokrasi yang dipadamkan tidak pernah benar-benar mati; ia hanya menunggu waktu untuk meledak.
Jika negara merasa Pilkada langsung bermasalah, perbaikilah regulasinya. Perkuat pengawasan, tegakkan hukum, benahi pendanaan politik.
Jangan mengambil jalan pintas dengan mengorbankan hak pilih rakyat.
Mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah langkah mundur yang telanjang. Ia menandai kegagalan negara mempercayai rakyatnya sendiri.
Lebih ironis lagi, langkah ini justru diambil atas nama rakyat.
Karena itu, peringatan ini perlu ditegaskan: jangan uji kesabaran publik dengan kebijakan yang mencederai demokrasi.
Jangan ulangi kesalahan sejarah dengan menghidupkan kembali politik tertutup yang dulu ditolak rakyat.
Sejarah tidak pernah netral. Ia mencatat siapa yang memperluas demokrasi dan siapa yang mempersempitnya.
Jika Pilkada DPRD dipaksakan, nama para pembuat kebijakan akan tercatat bukan sebagai reformis, melainkan sebagai pihak yang menarik republik ini selangkah ke belakang.
Ini bukan ancaman, melainkan peringatan keras. Demokrasi bukan milik elite, dan kekuasaan bukan hak segelintir orang.
Ketika rakyat disingkirkan, legitimasi akan runtuh. Dan ketika legitimasi runtuh, negara sedang bermain dengan api. (**/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih