Sekda : Pemkab Padang Pariaman Pacu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi

 

Sekdakab Padang Pariaman Rudy Rapenaldi Rilis

PARIK MALINTANG, - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Upaya tersebut difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital, sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rudy R. Rilis, saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi, Selasa (20/1/2026) kemarin,  di Ruang Rapat Sekda, Kompleks Ibu Kota Kabupaten (IKK), lantai II.

Dalam arahannya, Rudy menekankan pentingnya kesamaan langkah serta percepatan kerja lintas perangkat daerah agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi yang solid, perencanaan matang, dan komitmen seluruh OPD agar rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Rudy.

Ia juga mengingatkan agar setiap program pemulihan mengedepankan skala prioritas, khususnya pada infrastruktur dasar dan sektor yang langsung menopang kehidupan masyarakat.

“Kita harus bergerak cepat, namun tetap terukur dan akuntabel. Target kita, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat bisa segera pulih, bahkan lebih baik dari sebelum bencana,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Padang Pariaman, Budi Mulya, menyampaikan bahwa Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) telah disahkan Bupati Padang Pariaman pada 9 Januari 2026 dan telah dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Dokumen R3P sudah disahkan. Saat ini kami melakukan koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat. Rapat bersama OPD juga telah digelar untuk mematangkan proposal permohonan bantuan pemulihan,” ujar Budi Mulya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan rehabilitasi akan diprioritaskan pada wilayah dengan tingkat kerusakan terparah. Sektor pertanian menjadi perhatian utama karena berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat. Kecamatan Lubuk Alung dan 2x11 Kayu Tanam termasuk wilayah yang terdampak cukup signifikan.

“Selain perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum, normalisasi lahan persawahan menjadi agenda mendesak agar produktivitas masyarakat kembali pulih,” jelasnya.

Di samping pembangunan fisik, Pemkab Padang Pariaman juga menjalankan program pemulihan ekonomi secara paralel melalui penyaluran bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta mendapat dukungan Komisi VII DPR RI.

Saat ini, Pemkab Padang Pariaman telah mengoptimalkan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan APBD untuk penanganan awal, sembari menunggu dukungan anggaran dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tingkat pusat yang menangani tiga provinsi terdampak, termasuk Sumatera Barat.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dukungan legislatif, Pemkab Padang Pariaman optimistis seluruh proses pemulihan dapat berjalan sesuai target demi mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (***/R)