 |
PARIAMAN, - Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Kamis (22/1/2026).
HLM TPID Sumbar Tahun 2026 ini mengangkat tema Sinergi Pengendalian Harga Pangan Pasca-Bencana serta Persiapan Menghadapi Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala daerah dan perwakilan TPID kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu telah berdampak pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pasokan pangan menjelang meningkatnya konsumsi masyarakat pada bulan Ramadan dan Idulfitri.
“Situasi ini menuntut penguatan koordinasi antara TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan gejolak harga dapat dikendalikan,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, berdasarkan evaluasi dalam tiga tahun terakhir, komoditas penyumbang inflasi menjelang Ramadan dan Lebaran relatif berulang, seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan antisipasi bersama serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kepanikan dalam mengakses kebutuhan pangan.
Lebih lanjut, Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis, serta menyusun rencana aksi konkret guna mencegah lonjakan harga dan praktik penimbunan.
Ia berharap, dengan langkah-langkah pengendalian yang optimal, inflasi Sumatera Barat pada tahun 2026 dapat terjaga dengan lebih baik.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen menindaklanjuti arahan TPID Provinsi melalui pemantauan harga secara intensif di pasar rakyat menjelang Ramadan 2026.
Selain itu, Pemko Pariaman juga merencanakan pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala.
“Pemantauan harga akan kami tingkatkan untuk mencegah spekulasi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi pemulihan pasca-bencana,” ungkapnya.
Mulyadi menegaskan bahwa sinergi lintas pemerintah menjadi kunci utama dalam menekan gejolak harga pangan. Ia berharap, melalui koordinasi yang solid antara TPID Provinsi dan TPID kabupaten/kota, inflasi di Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman, tetap berada pada sasaran yang telah ditetapkan. (***/R)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih