 |
| Bupati JKA hadiri pertemuan yang digelar di Gedung Direktorat Jenderal Bina Marga. Foto.Kominfo Padang Pariaman |
JAKARTA,- Komitmen Pemerintah Pusat untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru kembali menguat dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama para kepala daerah dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia serta pimpinan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), Selasa (3/2/2026).
Pertemuan yang digelar di Gedung Direktorat Jenderal Bina Marga itu berlangsung usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Suasana diskusi berjalan hangat dan produktif, menandakan keseriusan semua pihak untuk mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut.
Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sumatera Barat, para bupati dari Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam, serta Wali Kota Bukittinggi dan Padang Panjang. Anggota DPR RI asal Sumbar, Andre Rosiade, juga turut mengikuti pembahasan dan menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Ranah Minang.
Jalan Tol Padang–Pekanbaru dinilai bukan sekadar proyek konektivitas, melainkan kebutuhan mendesak bagi Sumatera Barat.
Selain memperlancar arus transportasi orang dan barang, jalan tol diharapkan mampu menekan biaya logistik, membuka pusat-pusat ekonomi baru, serta mempercepat pertumbuhan wilayah.
Di sisi lain, faktor keselamatan menjadi alasan yang tak kalah penting. Kondisi geografis Sumbar yang rawan longsor dan banjir kerap menyebabkan jalur utama terganggu, bahkan terputus.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), secara tegas menyampaikan dukungan penuh atas kelanjutan proyek tersebut.
Menurutnya, keberadaan jalan tol sangat vital bagi mobilitas masyarakat sekaligus sebagai solusi jangka panjang menghadapi risiko bencana.
Ia mencontohkan pengalaman dua tahun terakhir ketika Jalan Lembah Anai, yang menjadi jalur utama penghubung Padang dengan wilayah timur Sumbar, beberapa kali terputus akibat bencana alam. Kondisi itu membuat aktivitas ekonomi, distribusi logistik, hingga perjalanan masyarakat lumpuh.
“Sumatera Barat dua kali mengalami bencana besar dan dua kali pula akses Lembah Anai terputus. Ini membuktikan kita butuh jalur alternatif yang lebih aman dan andal. Jalan tol sangat penting bagi kami,” ujar JKA.
Menurutnya, tol tidak hanya bicara soal kecepatan perjalanan, tetapi juga menyangkut jaminan keselamatan dan kepastian akses ketika jalur nasional terdampak bencana.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga menyatakan siap mendukung penuh proses pembebasan lahan. JKA menegaskan pihaknya ingin dilibatkan aktif agar kendala di lapangan dapat segera diselesaikan tanpa menghambat progres pembangunan.
“Kami berkomitmen membantu pembebasan tanah dan siap berkoordinasi langsung agar prosesnya berjalan lancar serta mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dinilai menjadi kunci utama keberhasilan proyek ini. Tanpa koordinasi yang solid, percepatan pembangunan akan sulit tercapai.
Di akhir pertemuan, seluruh pihak sepakat memperkuat kolaborasi dan mempercepat tahapan teknis agar pembangunan Tol Padang–Pekanbaru segera terealisasi.
Bagi masyarakat Sumatera Barat, kehadiran tol tersebut bukan lagi sekadar rencana pembangunan, melainkan harapan nyata untuk akses yang lebih aman, ekonomi yang lebih tumbuh, serta konektivitas daerah yang semakin kuat di masa depan. (**/R)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih