 |
| Plh Sekda Padang Pariaman Hendra Aswara |
PADANG PARIAMAN — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mempercepat pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan, khususnya bagi sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, mengatakan program tersebut menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar yang aman dan berkualitas.
“Revitalisasi ini bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi memastikan peserta didik mendapatkan lingkungan belajar yang layak dan mendukung tumbuh kembang mereka,” kata Hendra, Jumat kemarin.
Ia menjelaskan, program revitalisasi merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Kegiatan tersebut mencakup rehabilitasi, pembangunan, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Berdasarkan data per 17 April 2026, Kabupaten Padang Pariaman memiliki 773 satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik mencapai 66.532 orang. Sektor ini didukung oleh 5.277 guru dan 1.859 tenaga kependidikan.
Namun, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir 2025 menyebabkan kerusakan pada 57 sekolah, terdiri dari 21 PAUD, 27 SD, dan 3 SMP. Dari jumlah itu, tiga sekolah mengalami kerusakan berat dan harus direlokasi, termasuk SDN 05 Batang Anai.
Hendra menyebutkan, penanganan sekolah rusak ringan hingga sedang telah dilakukan melalui program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara untuk kerusakan berat dilakukan melalui pembangunan unit sekolah baru.
Total anggaran revitalisasi yang dialokasikan mencapai Rp25,3 miliar, dengan rincian Rp11,3 miliar untuk PAUD, Rp6,39 miliar untuk SD, dan Rp7,55 miliar untuk SMP. Saat ini, sekitar 70 persen anggaran telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing sekolah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman, Hendri, mengatakan pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola dengan melibatkan pihak sekolah dan masyarakat setempat.
“Skema swakelola dipilih agar pengerjaan lebih cepat, tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Ia menambahkan, masa pengerjaan ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan dengan pengawasan dari pemerintah daerah dan tim teknis.
“Kami juga melakukan pendampingan secara berkala untuk memastikan kualitas pembangunan dan administrasi berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
Pemerintah daerah, lanjut Hendra, akan terus mengawal proses revitalisasi hingga seluruh sekolah terdampak kembali berfungsi normal.
“Kami optimistis seluruh satuan pendidikan dapat segera pulih dan memberikan layanan terbaik bagi peserta didik,” ujarnya. (***/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih