 |
PARIAMAN — Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang pasien, baik dari sisi ekonomi, sosial, suku, maupun agama.
Hal tersebut disampaikan Mulyadi saat memberikan sambutan dalam kegiatan “Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman” yang digelar oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Aula Balaikota Pariaman, Kamis (9/4/2026).
Dengan mengusung tema “Mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Ramah HAM tanpa Diskriminasi”, Mulyadi menekankan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam pelayanan kesehatan.
“Tidak ada bedanya pasien BPJS maupun pasien mandiri. Tidak boleh ada petugas yang membeda-bedakan kualitas layanan berdasarkan status sosial atau ekonomi. Semua pasien harus dilayani dengan baik dan berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, ramah, serta manusiawi,” tegasnya.
Ia menyebut tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik yang tidak hanya bertugas menyembuhkan penyakit secara medis, tetapi juga melalui pendekatan kemanusiaan.
“Kesehatan adalah hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan harus berlandaskan pada prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM,” jelas Mulyadi.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Pariaman, termasuk rumah sakit dan puskesmas, untuk menjadi institusi yang humanis dan peduli terhadap hak asasi manusia.
“Pelayanan yang kita berikan tidak hanya menyehatkan fisik masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan mereka kepada pemerintah,” ujarnya.
Mulyadi juga berharap seluruh peserta kegiatan dapat mengikuti pelatihan dengan serius guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
“Mari kita perkuat komitmen dan wujudkan pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat Kota Pariaman,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat, Dewi Nofyenti, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas HAM ini diberikan kepada ASN, khususnya tenaga medis dan kesehatan di kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan nilai-nilai HAM agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelayanan kesehatan.
Dewi juga menjelaskan bahwa HAM memiliki posisi strategis dalam visi dan misi Presiden, termasuk dalam berbagai program nasional seperti ketahanan pangan, pemberian makanan bergizi gratis, serta penyelenggaraan sekolah rakyat.
“Dengan menerapkan nilai-nilai HAM dalam pelayanan kesehatan, kita dapat menjunjung tinggi martabat, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, serta saling menghargai tanpa diskriminasi,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten I Elvis Chandra, staf ahli, kepala OPD, kepala badan, kabag, camat se-Kota Pariaman, serta jajaran Dinas Kesehatan dan puskesmas di lingkungan Kota Pariaman. (**/R)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih