 |
PADANG – Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, SH, MH, menghadiri rapat koordinasi yang digelar Direktorat IV Jaksa Agung Muda Intelijen terkait percepatan penyelesaian Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Lubuak Aluang–Padang di Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Padang, Kamis (4/6/2026).
Dalam rapat itu, John Kenedy Azis didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (LHPKPP) Andri Satria Masri, Sekretaris Dinas PUPR Fauzil Irawadi, Camat Lubuak Aluang Dion Franata, Camat 2x11 Kayu Tanam Junaidi, Wali Nagari Singguliang Romi Hadi Putra, serta Wali Nagari Kapalo Hilalang Hendrizal.
Rakor juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, jajaran Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perkimtan Sumbar, Satker Pengadaan Tanah Wilayah II Kementerian PUPR, BKSDA Sumbar, serta Dinas Kehutanan Sumbar.
Pembahasan rapat difokuskan pada berbagai persoalan yang muncul dalam proses pembangunan jalan tol, khususnya di trase Exit Tol Sungai Abang, Kecamatan Lubuak Aluang, serta sejumlah titik lainnya di wilayah Kecamatan Lubuak Aluang dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.
Selain itu, peserta rapat juga membahas rencana kelanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini berakhir di Exit Tol Kapalo Hilalang. Dalam forum tersebut dipaparkan sejumlah hasil perencanaan beserta alternatif trase yang akan digunakan pada tahap pembangunan berikutnya.
Bupati John Kenedy Azis menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung percepatan pembangunan dan kelanjutan ruas tol tersebut.
Menurutnya, keberadaan jalan tol memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing daerah.
“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung penuh percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang menghambat pembangunan jalan tol. Kehadiran jalan tol ini sangat penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan,” ujar JKA.
Pada kesempatan itu, JKA juga menyoroti tingkat pemanfaatan ruas Tol Padang–Sicincin yang dinilainya masih belum optimal. Salah satu faktor yang menurutnya perlu mendapat perhatian adalah penamaan ruas tol tersebut.
Ia menilai nama Tol Padang–Sicincin kurang merepresentasikan titik awal dan akhir yang sebenarnya dilalui jalan tol. Karena itu, JKA mengusulkan kepada PT Hutama Karya agar mempertimbangkan perubahan nama menjadi Tol Batang Anai–Kapalo Hilalang.
Menurutnya, penamaan yang lebih sesuai dengan lokasi aktual akan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pengguna jalan, sekaligus menghilangkan persepsi bahwa ruas tol tersebut memiliki jarak tempuh yang terlalu jauh atau memutar.
Selain persoalan penamaan, JKA juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait tarif tol yang masih dianggap cukup tinggi oleh sebagian pengguna.
Ia berharap masukan tersebut dapat menjadi perhatian para pemangku kepentingan guna meningkatkan minat masyarakat memanfaatkan jalan tol sebagai sarana transportasi yang cepat, aman, dan nyaman.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan terkait, percepatan pembangunan serta kelanjutan Jalan Tol Trans Sumatera di Sumatera Barat diharapkan dapat segera terwujud guna mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. (***/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih