 |
PARIK MALINTANG – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai menjalani evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Evaluasi tersebut dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang diawali dengan kegiatan entry briefing di Ruang Kerja Bupati Padang Pariaman, Rabu (15/7/2026).
Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., menerima langsung kedatangan tim BPKP bersama jajaran perangkat daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
Hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Inspektorat, perwakilan BPBD, Kepala BPKD, Bappelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, serta OPD terkait lainnya.
Kegiatan entry briefing menjadi penanda dimulainya evaluasi terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari fase prabencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Tim BPKP menjelaskan bahwa pengawasan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang telah diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025, serta petunjuk teknis pengawasan agenda prioritas penanggulangan bencana tahun 2026.
Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor PE.09.02/ST-573/PW03/2/2026, evaluasi dijadwalkan berlangsung selama 20 hari kerja, mulai 13 Juli hingga 7 Agustus 2026.
Tim evaluasi dipimpin Arif Ardiyanto sebagai Penanggung Jawab, didampingi Priyanta Eka Nugraha selaku Wakil Penanggung Jawab, Ilban Juliarjo sebagai Pengendali Teknis, serta Nasrullah, Heryeni Syahdira, dan Faisol sebagai anggota tim.
Dalam sambutannya, John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim BPKP. Menurutnya, evaluasi merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
"Kami mengucapkan selamat datang kepada Tim BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat terbuka terhadap proses evaluasi ini. Kami memandang pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi sarana perbaikan agar sistem penanggulangan bencana semakin kuat, tepat sasaran, dan memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat," kata John Kenedy Azis.
Bupati yang akrab disapa JKA itu juga meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh selama proses evaluasi berlangsung. Ia menegaskan pentingnya penyampaian data dan informasi secara lengkap, akurat, serta tepat waktu.
"Saya menginstruksikan seluruh OPD terkait agar bersikap kooperatif, responsif, dan transparan. Jadikan evaluasi ini sebagai momentum memperbaiki tata kelola, memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanggulangan bencana," tegasnya.
JKA berharap hasil evaluasi yang dilakukan BPKP nantinya dapat melahirkan rekomendasi strategis untuk memperkuat kebijakan daerah, meningkatkan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Kami ingin setiap rekomendasi yang diberikan benar-benar menjadi pijakan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Dengan demikian, Padang Pariaman akan semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang," tutupnya. (***/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih