 |
PADANG PARIAMAN – Rencana reaktivasi jalur kereta api Kayu Tanam–Padang Panjang menjadi angin segar bagi pengembangan konektivitas transportasi di Sumatera Barat.
Namun, di balik peluang besar tersebut, terdapat tantangan yang harus diselesaikan, mulai dari penataan bangunan di sekitar rel hingga persoalan keselamatan dan kondisi geografis.
Rencana itu mengemuka dalam kegiatan Pencanangan Reaktivasi Jalur Kereta Api di Sumatera Barat yang digelar di Stasiun Kereta Api Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (27/10/2026), kemarin.
Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali jaringan perkeretaapian Sumatera Barat secara bertahap.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, mengatakan reaktivasi akan dimulai dari jalur Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer yang direncanakan pada 2027.
Selanjutnya, pengembangan jalur akan diarahkan menuju Solok dan Sawahlunto. Jalur Kayu Tanam–Padang Panjang nantinya menggunakan rel bergerigi yang disesuaikan dengan karakteristik geografis wilayah tersebut.
Meski demikian, pelaksanaan reaktivasi tidak lepas dari sejumlah kendala. Berdasarkan identifikasi PT KAI, terdapat sekitar 6.800 bangunan yang berpotensi mengganggu ruang bebas jalur kereta api. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena keselamatan perjalanan kereta membutuhkan ruang yang memadai di sisi kanan dan kiri rel.
“Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api,” ujar Bobby.
Ia menegaskan, dukungan pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penataan kawasan perkeretaapian.
Selain persoalan bangunan, kondisi Sumatera Barat yang berbukit serta potensi bencana alam juga menjadi faktor penting dalam perencanaan.
Karena itu, kesiapan infrastruktur, keselamatan operasional, dan penataan kawasan perlu diperhitungkan secara matang agar reaktivasi dapat berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap rencana pengaktifan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat.
Terkait bangunan di atas lahan milik PT KAI, ia menekankan perlunya kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah daerah untuk menjelaskan persoalan tersebut kepada masyarakat.
“Ini akan ada komunikasi. KAI dan pemerintah daerah akan melakukan kolaborasi untuk menjelaskan kepada masyarakat. Apalagi ini merupakan tanah KAI, bukan tanah ulayat,” ungkap Andre. Ia menyebut lahan yang menjadi persoalan tersebut merupakan aset PT KAI yang telah bersertifikat.
Bagi Kabupaten Padang Pariaman, reaktivasi jalur Kayu Tanam–Padang Panjang berpotensi membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan mobilitas masyarakat.
Posisi Kayu Tanam sebagai salah satu titik penting dalam rencana tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat konektivitas antardaerah.
Namun, peluang itu perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang, kepastian hukum, serta komunikasi yang baik dengan warga yang terdampak.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT KAI, Forkopimda, dan masyarakat akan menjadi kunci agar proyek ini tidak hanya menghidupkan kembali jalur kereta api, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Sumatera Barat. (**/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih