Sekda Hendra Aswara Turun ke Mako Satpol PP Damkar, Soroti Anggaran dan Disiplin ASN

 

LUBUK ALUNG — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) realisasi anggaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar), Jumat (23/10/2026). 

Kegiatan tersebut berlangsung di Markas Komando (Mako) Satpol PP Damkar, Lubuk Alung.

Monev ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan, sekaligus mengevaluasi capaian program dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Dalam arahannya, Hendra Aswara menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal. 

Ia mengingatkan agar setiap anggaran yang dialokasikan tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain mengejar target penyerapan anggaran, Sekda juga menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) serta pentingnya menjalankan program secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

Menurutnya, tata kelola keuangan yang tertib dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP Damkar Padang Pariaman, Rifki Monrizal, menyampaikan bahwa realisasi anggaran di instansinya telah mencapai sekitar 76 persen. 

Capaian tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 80 persen seiring proses pencairan anggaran yang saat ini masih berjalan.

Dengan capaian tersebut, percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi menjadi perhatian agar realisasi anggaran terus meningkat sesuai target yang telah ditetapkan. 

Evaluasi berkala juga diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kendala serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong seluruh OPD meningkatkan kinerja, mempercepat realisasi anggaran, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Langkah ini diharapkan mampu memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. (***/)