 |
PADANG PARIAMAN – Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), turun langsung meninjau progres pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Rabu (4/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, JKA didampingi Ketua TP-PKK Padang Pariaman, Nita Christanti Azis, Kepala Satuan Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sumatera Barat, Zulfahmi, sejumlah kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, serta wali nagari setempat.
Bupati JKA mengatakan, pada tahun 2026 Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah sebanyak 366 unit dari Kementerian PKP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 84 unit yang ditangani langsung oleh Satker PKP telah selesai 100 persen, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan.
"Alhamdulillah, hari ini kita melihat langsung perkembangan bantuan dari Kementerian PKP. Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan bantuan sebanyak 366 unit rumah. Dari jumlah tersebut, 84 unit sudah selesai 100 persen, sedangkan sisanya masih dalam tahap pengerjaan," ungkap JKA.
Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini masih menempati rumah dengan kondisi memprihatinkan. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian PKP, atas perhatian terhadap masyarakat Padang Pariaman.
JKA mengungkapkan, sebelumnya Pemkab Padang Pariaman telah mengusulkan sekitar 2.000 unit rumah tidak layak huni untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi. Namun, karena keterbatasan dan struktur anggaran yang tersedia, pada 2026 baru 366 unit yang dapat direalisasikan.
"Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Padang Pariaman, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP. Tentu masih banyak rumah masyarakat yang membutuhkan perhatian. Mudah-mudahan usulan yang belum terealisasi dapat dipenuhi pada tahun berikutnya," harapnya.
Ia menegaskan, seluruh pembangunan dan rehabilitasi rumah melalui program BSPS tersebut ditargetkan tuntas paling lambat 31 Desember 2026. Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat dapat segera menempati rumah yang lebih layak, sehat, aman, dan nyaman.
Sementara itu, Kepala Satker Kementerian PKP Sumatera Barat, Zulfahmi, menjelaskan bahwa 366 unit bantuan bedah rumah tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
"Kami menargetkan seluruh 366 unit bantuan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dituntaskan pada 31 Desember 2026. Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya, sesuai arahan Bapak Bupati, jumlah rumah yang dapat kita bantu semakin banyak," jelasnya.
Ia menambahkan, penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan kondisi fisik rumah, seperti kekuatan struktur bangunan, kualitas pencahayaan, serta luas bangunan. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi pertimbangan, dengan kelompok desil 1 hingga desil 4 sebagai prioritas penerima.
Terkait kelanjutan program pada 2027, Zulfahmi menyebutkan bahwa hingga kini belum ada kepastian mengenai alokasi khusus untuk Kabupaten Padang Pariaman. Meski demikian, berdasarkan arahan awal Menteri PKP, terdapat rencana agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memperoleh alokasi minimal 200 unit bantuan bedah rumah.
Program BSPS menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberdayaan dan semangat swadaya masyarakat.
Pemkab Padang Pariaman berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut, sehingga ribuan rumah tidak layak huni yang telah diusulkan secara bertahap dapat memperoleh bantuan. (***/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih