Selasa, 23 Juli 2019

Agar Tepat Sasaran, Wawako Mardison Mahyuddin Ingatkan Pendamping PKH Teliti Dalam Mendata Masyarakat Miskin

Wakil Walikota Pariaman Madison Mahyuddin ( Foto : Erwin/kominfo Pariaman)
PARIAMAN, BANGUNPIAMAN.COM --- Pelaksanaan PKH harus tepat sasaran, pendamping PKH harus benar-benar teliti dan berhati-hati dalam mendata orang-orang miskin, kita ingin pendataan tersebut memiliki data yang akurat. Pendamping PKH harus berani memberi label miskin pada tiap rumah penerima PKH, agar nanti pendataan yang dilakukan oleh pendamping desa, PKH, kepala desa dan fasilitator dapat mudah diketahui.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Pariaman Tahun 2019 oleh Dinas Sosial Kota Pariaman. Rakor digelar di Balairung rumdis walikota, Selasa (23/7) yang dihadiri 71 kepala desa, lurah Kota Pariaman dan hadir Kapolres Pariaman, AKBP Andry Kurniawan selaku narasumber.

“ Orang bisa dikatakan miskin jika ia berkekurangan dalam hal ekonominya, apakah itu kekurangan dalam mencari nafkahnya sehari-hari dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak tercukupi,“ ujarnya.

“ Program PKH yang dibuat oleh pemerintah ini adalah program yang sangat strategis dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Kita berharap program tersebut harus tepat sasaran, jangan diberikan kepada orang yang mengaku-ngaku miskin, tapi ternyata dia masuk kategori keluarga yang mampu dan ekonominya segala berkecukupan,“ tegasnya.

Dikatakannya bahwa angka kemiskinan di indonesia adalah lebih kurang sekitar 9,6 % , sementara untuk wilayah Sumbar jumlah angka kemiskinan tersebut sekitar 6,5 %, sedangkan di Kota Pariaman sendiri angka kemiskinan atau penerima PKH itu ada sekitar 2443 kartu keluarga (kk) miskin.

“ Hal tersebut memang tidak sedikit, tapi setidaknya jumlah data keluarga miskin di Kota Pariaman dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun hal ini masih menjadi pr bagi kita semua dipemerintahan, “sambung dia.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 bahwa tugas dan peran pemerintah daerah bersama jajarannya baik lurah maupun desa adalah mensejahterakan masyarakatnya, ini adalah tugas pokok kita semua.

PKH ini sudah enam tahun kita laksanakan, alhamdulillah berjalan sesuai harapan tetapi tentu saja, kita berharap yang menerima PKH jangan hanya itu ke itu saja orangnya, jangan hanya karena ada unsur kedekatan, berpihaklah kepada orang yang pantas menerima bantuan dari kita.

Sementara itu, Koordinator PKH Kota Pariaman, Ruhul Fitriyos Yasran mengatakan bahwa berkaitan dengan rencana pelabelan kemarin sudah kita bahas bersama dinas sosial bersama kepala seksi, itu akan kita laksanakan dan sekiranya mungkin kita butuh dukungan juga dari pemerintahan desa.

“ Menurut rencana, besok kita akan mengadakan sosialisasi dengan keluarga penerima manfaat (KPM), disitu akan kita sampaikan terkait dengan rencana pelabelan tersebut. Mudah-mudahan pada saat sosialisasi besok, sudah ada warga yang mundur sebelum dilakukannya pelabelan,“ terangnya.

Dikatakannya juga bahwa kita juga mendapatkan data KPM mampu, dalam data KPM mampu tersebut ada sekitar 45 KPM. Sesuai arahan dari pemerintah pusat, bahwa bagi KPM mampu pilihannya ada dua graduasi mandiri atau mengundurkan diri dan graduasi paksa atau dicabut langsung oleh kementerian pusat.

“ Tiap lima tahun kita akan lakukan graduasi mandiri bagi KPM, agar tidak ada lagi pengaduan dari masyarakat yang merasa cemburu sosial kepada penerima yang orangnya itu ke itu saja. PKH ini prosesnya panjang sekitar lima tahun, setelah masuk jangka lima tahun kita selalu mendorong KMP untuk segera graduasi mandiri,“ ungkapnya.

“ Sudah ada beberapa yang berhasil dilakukan graduasi mandiri, ada sekitar 16 KPM yang keluar secara sendirinya dan mau untuk mengundurkan diri. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pelabel tersebut banyak KPM yang mau mundur, sehingga nanti ada kouta yang tersisa untuk warga kita yang lain yang lebih membutuhkan bantuan sebagai keluarga miskin yang betul-betul miskin, “ tutupnya. (Erwin/Harsyi Warsilah)

YUK BAGIKAN...

TENTANG:

Redaksi Dan Perusahaan Pers Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Ditayangkan oleh : PT. BANGUN PIAMAN MEDIA TAMA Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0034964.AH.01.01.Tahun 2017 Berdasarkan Akta Notaris JELISYE PUTRI CENERY, SH, MH, M.KNNo.01 Tanggal 03 Agustus 2017.

0 komentar:

Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih