Pemkab Padang Pariaman Usulkan 4 OPD Untuk Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Kantor Bupati Padang Pariaman. Fhoto : Dok Humas Padang Pariaman

PARIT MALINTANG---Sekda Padang Pariaman Jon Priadi berharap nilai SAKIP Padang Pariaman BB dan OPD beroleh Zona Integritas (ZI).

" Saya berharap nilai SAKIP Padang Pariaman meningkat dari B pada tahun sebelumnya dan BB pada tahun ini," kata Sekda pada saat Zoom meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kemaren, 

Oleh karena itu, untuk mencapainya Pemkab Padang Pariaman sudah melaksanakan pembenahan di beberapa aspek seperti perbaikan cascading dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan penyusunan perjanjian kinerja hingga level individu dan selaras dengan kinerja organisasi.

Suasana Rapat Evaluasi Secara Daring

Dijelaskannya, seperti diketahui bersama, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (SAKIP) Padang Pariaman tahun 2019 lalu adalah 67,0.

" Masih kurang hanya 0,3 point lagi untuk memperoleh BB (7.0) sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," ulasnya.

Sebagai bahagian dari perbaikan reformasi birokrasi Padang Pariaman sudah mengusulkan 4 OPD untuk penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). 4 Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah Disdukcapil, DPMPTP, Inspektorat dan RSUD.

Sementara Najmuddin Mointang sah seorang evluator Kementrian mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan di Padang Pariaman, termasuk Capil.

" Kalau melihat berbagai inovasi serta melihat prosedur dan sistem yang sudah berjalan di Disdukcapil, kami berharap DisdukCapil akan beroleh ZI, namun akan kita buktikan lebih lanjut pada saat evaluasi," kata Najamuddin Mointang.

Lebih lanjut evaluator juga itu memberikan contoh sebuah Rumah Sakit di suatu daerah di Indonesia yang memiliki pelayanan publik sangat bagus tapi ternyata belum dapat mencapai ZI, karena terganjal pada nilai survey yang tidak memenuhi dikarenakan ekspetasi masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik di wilayah tersebut.

Acara ini, selain diikuti Sekda dan jajaran di kantor Bupati Parit Malintang, juga diikuti oleh OPD lain yang dievaluasi seperti Inspektorat, BKPSDM dan Disdukcapil yang bertempat di instansi masing-masing memaparkan tentang pelaksanaan berbagai aspek Reformasi Birokrasi di instansinya masing-masing. (Nila/Humas Padang Pariama)