Ketua DPRD Pasbar Parizal Hafni Kunjungi Pemko Pariaman Dalam Rangka Sharing Informasi ke Bagian Organisasi

Fhoto Bersama Ketua DPRD Pasaman Barat Farizal Hafni dengan Asisten II Pemko Pariaman Sumiramis. Fhoto : Istimewa

PARIAMAN---Pemerintah Kota Pariaman menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat, Parizal Hafni yang diterima langsung oleh Asisten II, Sumiramis didampingi Kabag Organisasi Setdako Pariaman, Lia Lestari, di Ruang Rapat Wakil Walikota Pariaman, Rabu (5/5).

Kujungan tersebut, dalam rangka silaturahmi dan sharing informasi ke Bagian Organsasi Setdako Pariaman dalam menanggapi Surat Ederan Kemendagri tentang penyederhanaan birokrasi yang ada di Kota Pariaman.

Asisten II, Sumiramis dikesempatan tersebut menyambut baik atas kunjungan kerja ini dan menyampaikan ucapan selamat datang serta terima kasih kepada Pemkab. Pasaman Barat khususnya DPRD Kab. Pasaman Barat yang telah memilih berkujung ke Kota Pariaman.

“Pada  silahturahmi ini kita dapat bertukar pengalaman mengenai berbagai persoalan dalam penerapan serta tindak lanjut yang dilakukan Kota Pariaman dalam penyederhanaan birokrasi. Karena SE Kemendagri telah memberi batas waktu pada bulan Juni 2021 melakukan pelantikan jabatan fungsional,”ujarnya.

“Dengan batas waktu seperti itu, semua harus kerja cepat karena di Kab. Pasaman Barat masih menunggu regulasi agar semuanya jelas dalam melakukannya. Kami pun di Kota Pariaman akan bekerja cepat dalam melakukan penerapan penyederhanaan birokrasi ini,” sambungnya.

Sementara Ketua Komisi I fraksi partai Golkar, Rusdi mengatakan Kunjungan Kerja dalam rangka silaturahmi dan saling bertukar informasi. Kami sebagai mitra dari bagian organisasi untuk menyikapi surat dari Mendagri yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia tentang penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi dilingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

“Jika kami lihat struktur organisasi yang ada di pemerintahan kabupaten/kota tidak seragam karena sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Namun, tentunya pemerintah pusat menginginkan penataan pada struktur organisasi dengan tujuan dan maksud yang telah diinginkan”, ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan dalam menyikapi hal tersebut, kami sebagai yang berperan didaerah perlu membicarakan hal-hal persuasif sesuai kewenangan skala daerah.  Dengan itu, kami melakukan sharing dan bertukar informasi tentang struktur organisasi dengan tujuan memberikan pelayananan yang masksimal kepada masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.

“Dari sharing dan bertukar informasi dengan Pemko Pariaman, semoga bisa menjadi acuan bagi kami nanti langkah-langkah yang akan dilakukan dan diambil kabag organisasi dalam penyederhanaan birokrasi di Kab. Pasaman Barat,” tutupnya. ( Rel/Harsy)