Komisi V DPR RI Dukung Pembangunan Infrastruktur di Padang Pariaman

 

Komisi V DPR RI, bersama perwakilan lintas kementerian, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman

PADANG PARIAMAN — Komisi V DPR RI, bersama perwakilan lintas kementerian, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (03/07/2025). 

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

 

Rombongan, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bei, tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan disambut Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, beserta Forkopimda, DPRD Padang Pariaman, Sekretaris Daerah, dan kepala perangkat daerah.  

Delegasi juga termasuk pejabat dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kemendes PDTT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, dan Staf Ahli Kementerian PUPR.

 

Setelah meninjau Jembatan Kayu Gadang di Lubuk Alung, kawasan pesisir Muaro Sungai Ulakan di Tapakis, dan kompleks makam Syekh Burhanuddin, rombongan berdiskusi di Rumah Dinas Bupati.  

Bupati JKA memaparkan program prioritas pembangunan infrastruktur, menekankan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat, serta meminta dukungan pemerintah pusat.

 

Usulan strategis meliputi pembangunan Jembatan Kayu Gadang (Rp40 miliar), pemasangan jetty di Batang Ulakan untuk pengendalian abrasi (Rp27 miliar), pengembangan wisata religi Makam Syekh Burhanuddin, pemasangan batu grib di Pantai Pasir Baru, dan rehabilitasi irigasi di Lubuak Sikoci dan Ladang Laweh, Sicincin.

 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bei, mengapresiasi paparan Bupati yang komprehensif dan kunjungan lapangan yang bukan sekadar seremonial.  

Beliau memastikan Komisi V akan mengawal usulan tersebut agar direalisasikan oleh kementerian terkait.  Staf Ahli Menteri PUPR, Triyono Juno Asmono (Yongki), juga menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan akan membahas teknisnya dengan direktorat terkait.

 

Kunjungan kerja ditutup dengan penyerahan proposal lanjutan, termasuk usulan program bantuan perumahan untuk kawasan permukiman kumuh dan nelayan di Kabupaten Padang Pariaman. (**)