 |
JAKARTA,- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus bergerak mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera pada akhir 2025 lalu.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan dukungan anggaran dan program pemulihan berjalan optimal.
Upaya tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, melalui kunjungan kerja ke Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Muhammad Iqbal, didampingi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Zulfikar Saifuddin.
Pertemuan difokuskan pada permintaan dukungan percepatan pemulihan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman yang terdampak banjir dan longsor.
Muhammad Iqbal menyambut baik langkah proaktif pemerintah daerah. Menurutnya, komunikasi langsung antara daerah dan pusat sangat penting agar proses penanganan pasca bencana berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
“DPD RI akan mengkomunikasikan hal ini dengan pihak-pihak terkait agar proses pemulihan infrastruktur pasca bencana dapat segera direalisasikan, termasuk melalui koordinasi dengan Ketua dan Anggota DPD RI,” ujarnya.
Sementara itu, Rahmat Hidayat menjelaskan hingga Februari 2026, daerahnya masih berada dalam fase pemulihan. Rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu menimbulkan dampak kerusakan cukup luas, baik pada permukiman warga maupun fasilitas publik.
Data pemerintah daerah mencatat total kerugian diperkirakan mencapai Rp2,08 triliun. Sebanyak 1.138 unit rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.
Meski bantuan perbaikan rumah telah disalurkan, kerusakan infrastruktur masih tergolong berat. Sejumlah jembatan vital, seperti Jembatan Koto Buruak dan Jembatan Anduriang, roboh sehingga memutus akses transportasi antarwilayah. Beberapa ruas jalan juga mengalami kerusakan struktural akibat tergerus tebing dan aliran sungai.
Rahmat menegaskan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dukungan pemerintah pusat menjadi kebutuhan mendesak agar pemulihan tidak berjalan lambat.
“Karena itu kami berharap dukungan dari DPD RI untuk ikut memantau serta mendorong percepatan realisasi program pemulihan pasca bencana di Padang Pariaman,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sebelum bencana terjadi, daerah tersebut sebenarnya telah direncanakan menerima alokasi dana sekitar Rp65 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana guna mendukung program penanganan kebencanaan. Pemerintah daerah berharap realisasi dana tersebut tetap dapat dikawal.
Dalam kunjungan kerja itu, Rahmat turut didampingi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Padang Pariaman, Riki Zakaria, sebagai bagian dari upaya memperkuat advokasi daerah di tingkat pusat. (***/)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih