 |
PADANG PARIAMAN — Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) tak ingin pelaksanaan program pemenuhan gizi hanya terlihat baik di atas laporan.
Ia turun langsung mengecek kondisi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekaligus memastikan makanan yang disiapkan untuk masyarakat benar-benar aman dan memenuhi standar.
Peninjauan dilakukan Bupati bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dan jajaran, Selasa (15/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, tiga SPPG menjadi sasaran pemeriksaan, yakni SPPG Ketaping, SPPG Anduang Sintuk dan SPPG Lubuk Alung.
Bupati memeriksa langsung berbagai tahapan pengelolaan makanan, mulai dari penerimaan bahan pangan, penyimpanan, proses pengolahan hingga makanan siap disajikan dan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Tak hanya melihat hasil akhir, JKA juga mengecek kondisi dapur dan tata kelola SPPG dari hulu hingga hilir. Hal ini dilakukan untuk memastikan aspek kebersihan, keamanan pangan, higiene dan sanitasi benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Namun, dalam peninjauan tersebut masih ditemukan sejumlah hal yang perlu segera dibenahi pengelola. Salah satunya kondisi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dinilai belum layak dan belum sesuai ketentuan.
Selain persoalan IPAL, pengelolaan sisa bahan makanan dan limbah hasil pengolahan juga masih perlu diperbaiki. Ditemukan sisa bumbu basah yang masih disimpan, sementara minyak jelantah dan sisa hasil penggorengan juga membutuhkan penanganan yang lebih sesuai dengan prinsip keamanan pangan dan sanitasi.
Temuan tersebut langsung menjadi perhatian Bupati. JKA meminta pengelola SPPG tidak menganggap remeh persoalan sanitasi dan pengelolaan limbah karena seluruh proses tersebut berkaitan erat dengan keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat.
“Jangan sampai kita kecolongan. Program ini menyangkut gizi dan kesehatan masyarakat. Karena itu, semua prosesnya harus benar-benar kita pastikan aman, bersih dan sesuai standar,” tegasnya.
Menurut JKA, keberhasilan program pemenuhan gizi tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak makanan yang diproduksi dan disalurkan. Makanan yang diberikan harus memiliki kualitas dan keamanan yang baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima.
Ia meminta seluruh temuan di lapangan segera ditindaklanjuti. Pengelola SPPG diminta membenahi sarana dan tata kelola yang belum sesuai, termasuk IPAL, penyimpanan bahan serta sisa makanan, hingga pengelolaan minyak jelantah dan limbah penggorengan.
“Kalau ada yang belum sesuai, segera diperbaiki. Jangan menunggu ada masalah baru kita bertindak,” ujarnya.
JKA menegaskan Pemkab Padang Pariaman akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Kepala Dinas Kesehatan bersama jajaran juga diminta memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap aspek higiene, sanitasi serta keamanan pangan di setiap SPPG.
“Yang kita jaga bukan sekadar programnya, tetapi kesehatan masyarakat yang menerima manfaat. Karena itu, standar harus dipenuhi dan setiap kekurangan harus segera dibenahi,” katanya.
Peninjauan langsung tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Padang Pariaman untuk memastikan program pemenuhan gizi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar terlaksana dengan standar keamanan pangan, kebersihan dan sanitasi yang baik demi kepentingan masyarakat. (Rilis Diskominfo Padang Pariaman)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih